JABAR EKSPRES – Di tengah tekanan ekonomi dan turunnya proyeksi pendapatan daerah, Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi menerapkan kebijakan efisiensi anggaran untuk tahun 2025.
Namun, kebijakan tersebut justru menuai kritik karena dinilai tak menyasar akar pemborosan, melainkan mengorbankan program-program pro-rakyat.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menyatakan bahwa penyesuaian anggaran ini merupakan bentuk tanggung jawab fiskal yang harus diambil pemerintah demi menjaga stabilitas keuangan daerah.
Baca Juga:Ribuan Riders Ramaikan Bogor Hujan Trail 2025, Rudy Susmanto: Bentuk Nyata Kebangkitan Ekonomi LokalDiduga Ada Kelalaian SOP, Polisi Ungkap Penyebab Sementara Peristiwa Longsor di Gunung Kuda Cirebon
Berdasarkan data dari dokumen APBD Perubahan 2025 yang dipaparkan Ngatiyana, anggaran belanja barang dan jasa di Bagian Umum Setda justru mengalami kenaikan, dari Rp6,4 miliar menjadi Rp6,9 miliar.
Sebaliknya, program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UMKM mengalami pemangkasan signifikan, dari Rp4,8 miliar menjadi Rp3,3 miliar.
Situasi ini menimbulkan kritik dari berbagai pihak. Direktur Aliansi Pemantau Kebijakan Publik (APKP), Wira Kusuma, menilai langkah efisiensi Pemkot Cimahi tidak dilakukan secara menyeluruh dan justru menyasar pos-pos anggaran yang menyentuh langsung kepentingan rakyat kecil.
Ia melanjutkan, mereka menyesalkan kurangnya transparansi dari pihak eksekutif dalam menyusun skema pemangkasan anggaran.
“Kami kecewa karena tidak diajak bicara dalam perencanaan penghematan. Padahal kami yang menyerap aspirasi masyarakat di lapangan,” ujar Ketua Fraksi Merdeka Bersatu, Fadli Arif.
Menurut Fadli, efisiensi seharusnya menyasar belanja-belanja yang tidak produktif, seperti renovasi kantor dan pengadaan kendaraan dinas baru.