JABAR EKSPRES – Sejumlah Ormas dan Paguyuban Pengusaha lokal Kabupaten Bandung akan melaporkan dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atas sejumlah temuan dugaan penyalagunaan anggaran pada sejumlah proyek.
Ketua DPW Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) Jawa Barat Yadi Supriyadi mengatakan, beberapat temuan saat ini sudah banyak dikumpulkan bukti-buktinya. Termasuk adanya dugaan korupsi pada sejumlah proyek di dinas PUTR.
Menurutnya, beberapa proyek pengadaan langsung disinyalir hanya dikerjakan oleh orang-orang titipan dan hanya menguntungkan para pejabat PUTR. Hal ini terindikasi dari berbagai temuan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Baca Juga:Saung Angklung Udjo Pikat Ribuan Pengunjung di World Expo 2025 OsakaMadurasa Ambil Bagian dalam Pesta Kemenangan Persib Bandung
‘’Temuan tersebut terkait ketidakwajaran nominal anggaran pembangunan salah satu gedung pemerintah di Kabupaten Bandung yang melibatkan pejabat Dinas PUTR Tahun Anggaran 2024,’’ ujar Yadi dalam keterangannya, Kamis, (02/05/2025)
Menurunya ada beberapa temuan dari hasil audit BPK pada 2024 yang sarat dengan rekayasa dan dugaan terjadinya korupsi atas penggunaan anggaran pembangunan proyek.
Selain itu, temuan lainnya adalah adanya indikasi pelanggaran administrasi alih fungsi tata ruang serta konversi lahan pertanian produktif.
‘’Pelanggaran ini perkiraan luas mencapai ribuan hektar yang ada di wialyah Kabupaten Bandung bagian utara hingga Selatan,’’ ujarnya.
Menurut Yadi, masalah alih fungsi lahan ini tidak lepas dari minimnya pengawasan dalam tata ruang yang dilakukan oleh Dinas PUTR.
Pembangunan pemukiman yang dilakukan secara masif terus dilakukan oleh pihak-pihak pengembang. Seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Bojongsoang.
Selain itu, di wilayah Bandung Utara yang masuk wikayah Kecamatan Cimenyan banyak terjadi alih fungsi lahan. Di Kawasan Bandung Utara (KBU) tersebut saat ini banyak pembangunan perumahan elite.