JABAR EKSPRES – Pembangunan area parkir dan pusat kuliner Alun-Alun Ciamis yang menghabiskan anggaran hingga Rp34,5 miliar dari APBD Provinsi Jawa Barat akhirnya diresmikan Pemkab Ciamis. Namun, proyek megah masih belum optimal akibat sejumlah ketidaklengkapan fasilitas.
Meski disebut telah rampung, kawasan yang diharapkan menjadi ikon kebanggaan masyarakat itu masih minim fasilitas penunjang. CCTV, eskalator, dan lift belum terpasang, sementara atap area pusat kuliner dinilai tidak memadai, sehingga air hujan kerap masuk dan mengganggu aktivitas pedagang. Instalasi hydrant yang seharusnya selesai awal bulan puasa pun baru terpasang pertengahan Ramadan.
Bupati Ciamis Herdiat Sunarya mengakui sejumlah kekurangan tersebut. “Eskalator memerlukan tambahan dana sekitar Rp7 miliar, yang belum bisa dipenuhi saat ini,” ujarnya pada peresmian ruang publik itu, Selasa (14/4/2025) sore.
Baca Juga:Buang Sampah Sembarangan di Jalan Bisa Dipidana!KDM Tegaskan Siap Bantu Pembebasan Lahan Akses Jalan Baru di Batutulis Bogor, Tahun Ini Harus Terealisasikan!
Proyek yang digadang-gadang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini juga dianggap belum optimal menampung kepentingan pedagang. Hanya 106 kios disediakan (102 untuk PKL dan 4 UMMM), padahal permintaan pindah dari PKL masih mengemuka usai Idul Fitri. Keterbatasan ini berpotensi memicu konflik baru terkait penataan pedagang di luar lapak resmi. “Kami berharap Satpol PP dan Dishub mengatur agar tidak ada penambahan pedagang liar,” kata Herdiat.
Namun, imbauan ini justru menggarisbawahi ketidaksiapan pemerintah dalam menyediakan solusi komprehensif bagi PKL, yang kerap menjadi masalah klasik di ruang publik.
Di sisi lain, Pemkab menjanjikan perbaikan bertahap. Tapi, optimisme tersebut kontras dengan realitas anggaran daerah yang terbatas. Pertanyaan menggelayut, apakah dana Rp34,5 miliar telah digunakan secara tepat sasaran, mengingat fasilitas dasar seperti atap dan sistem keamanan belum memadai.
Herdiat berargumen bahwa proyek ini bertujuan menata Alun-Alun Ciamis yang disebut terluas di Jabar, menjadi ruang publik tertib dan bersih. Namun, tanpa dukungan fasilitas memadai dan perencanaan matang, kekhawatiran akan munculnya masalah baru seperti parkir liar atau penumpukan sampah tetap mengancam.
Masyarakat pun diimbau ikut menjaga kebersihan, seolah menempatkan tanggung jawab utama pada warga, bukan pada sistem pengelolaan yang seharusnya dibangun pemerintah. Di tengah tingginya ekspektasi peningkatan PAD, proyek ini justru menjadi ujian bagi transparansi dan akuntabilitas pemangku kebijakan. (CEP)