JABAR EKSPRES – Pemprov Jawa Barat (Jabar) memastikan tidak akan memberikan tambahan ritase angkut sampah untuk wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Pasalnya, kapasitas tempat pembuangan akhir di Sarimukti sudah melebihi batas. Selain itu, kebijakan tersebut diambil sebagai upaya mengantisipasi bencana lingkungan di sekitar TPA Sarimukti.
“Keputusan itu sudah melalui hasil rapat, dan kajian pemerintah Provinsi Jabar,” ungkap Kepala DLH Provinsi Jawa Barat, Ai Syaadiyah Dwidaningsih, saat dikonfirmasi, Jumat (11/4/2025).
Baca Juga:Dapat Dukungan BNI Xpora, Produsen Permen Jahe Indo Tropikal Tembus Pasar EksporGapura Selamat Datang Kota Banjar di Jalur Nasional Rawan Ambruk, Pemkot Segera Lakukan Revitalisasi
Dikatakan Ai, jika pihaknya memberikan tambahan ritase angkut sampah bagi wilayah Bandung Barat, dikhawatirkan akan menimbulkan dampak ekologis yang lebih parah.
“Tidak ada penambahan ritase. Kalau ditambah, Sarimukti bisa kolaps. Kita tidak ingin ada bencana yang lebih besar lagi,” ujar Ai.
Berdasarkan data yang dimiliki DLH Jabar, sejumlah bencana lingkungan pernah terjadi di TPA Sarimukti, mulai dari pencemaran limbah lindi berbahaya (B3) ke Sungai Cimeta, Ciganas, Cipicung, dan Cipanawuan, hingga insiden kebakaran dan longsoran sampah.
Oleh karena itu, lanjut Ai, semua daerah di Bandung Raya wajib mengatur ulang mekanisme pengangkutan sampah. Apalagi pasca Lebaran, empat daerah di Bandung Raya wajib melaporkan pengelolaan sampah mereka.
DLH Jabar juga mengingatkan bahwa TPA Sarimukti diproyeksikan akan berhenti beroperasi pada 2026, sementara pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka masih dalam tahap pengerjaan. Hal ini memperkuat urgensi pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dari hulu ke hilir.
“Kami tidak akan memberikan tambahan ritase. Setiap daerah harus melakukan upaya pengelolaan dari hulu, termasuk mengedukasi masyarakat untuk memilah dan mengolah sampahnya sendiri,” tandasnya.
Terpisah, Kepala DLH Kabupaten Bandung Barat (KBB), Ibrahim Aji, mengaku telah menerapkan skema darurat dalam mengatasi lonjakan sampah pasca Hari Raya Idulfitri 2025.
Baca Juga:Libur Lebaran 2025: Wisatawan Bergeser ke Pangalengan, Kunjungan ke Ciwidey Alami PenurunanBMKG Catat 4 Guncangan Susulan di Bogor, Dipicu Aktivitas Sesar Citarik
“Belum disetujui, namun kami sudah pakai skema darurat agar tidak ada penumpukan di satu titik,” kata Ibrahim.
“Kami menyiapkan penampungan sementara di UPT Kebersihan yang bisa menampung hingga 500 ton sampah,” tambahnya.