Iwang mengungkapkan, contoh lain kerusakan alam yakni oleh Asep Stroberi di kawasan perkebunan Lembang, pembukaan lahan perkebukan untuk wisata D’castello dan beberapa perusahaan lain.
Padahal jika merujuk kepada Perda KBU, kawasan tersebut harus dikendalikan dan dilindungi, sebagai kawasan strategis Provinsi Jabar. Selain kawasan ini masuk pada zona patahan Lembang. “Artinya, kang Dedi jangan sampai pandang bulu bagi peruhasaan lain yang telah melakukan pelanggaran yang sama,” paparnya.
Iwang menegaskan, perlunya Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi segara tindak dan tertibkan dengan serius, jika ingin menyelamatkan masyarakat di Bandung Raya.
Baca Juga:Realisasi Penyelesaian Banjir Bandung Timur Jalan Ditempat?Wagub Jabar Desak Semua Rumah Sakit Perketat Keamanan Usai Kasus Pelecehan di RSHS Bandung!
Situasi tersebut mendorong Walhi untuk memberikan rekomendasi kepada Kang Dedi atau KDM (panggilan akrab Gubernur Jawa Barat).
“Kami minta segera sampaikan kembali secara transparan, apa langkah selanjutnya pasca penyegelan kegiatan PT Eiger, baik yang di puncak Bogor dan Sukawana Kabupaten Bandung Barat,” tegasnya.
Iwang menjelaskan, selain itu, perlu dlakukan juga pengauditan PTPN VIII, yang selama ini telah menyewa-nyewakan lahannya untuk kegiatan wisata dan kegiatan properti. Termasuk evaluasi dan berikan sanksi tegas, kepada pemerintah alias pihak instansi yang telah memberikan izin-izin di kawasan yang tidak sesuai dengan RTRW.
“Tindak dan tertibkan segera bagi perusahaan lain baik di kawasan di puncak Bogor dan KBU, faktanya perusahaan lain pun telah menyalahi aturan dan memberikan dampak buruk terhadap keberlangsungan lingkungan,” jelas Iwang.
“Lakukan konsolidasi pentahelix agar dapat saran masukan secara bijaksana untuk merespons masalah dan menyelamatkan lingkungan yang baik ke depan,” pungkasnya. (Bas)