JABAR EKSPRES – Wali Kota Cimahi Ngatiyana menegaskan bahwa dirinya bersama Wakil Wali Kota Adithia Yudhistira menolak pengadaan mobil dinas mewah bagi pimpinan daerah.

Menurutnya, anggaran tersebut lebih baik dialihkan untuk kepentingan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik.

“Tidak perlu kami dibelikan mobil yang mewah, karena mobil seharga Rp600 juta saja sudah bagus. Ngapain harus yang miliaran,” kata Ngatiyana saat ditemui di Mall Pelayanan Publik (MPP) Cimahi, Selasa (25/3/2025).

Ia menekankan, kebijakan ini bukan sekadar penghematan anggaran, melainkan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan anggaran daerah digunakan secara tepat sasaran.

“Lebih baik dikembalikan ke kas negara atau kas daerah untuk membangun wilayah Kota Cimahi. Silakan gunakan untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

BACA JUGA:Antusiasme Tinggi, Pemutihan Pajak Kendaraan di Cimahi Raup Rp1 Miliar di Hari Pertama

Meski menolak pembelian mobil dinas mewah, Ngatiyana menjelaskan bahwa kebutuhan kendaraan dinas bagi kepala dinas tetap harus diperhatikan.

Ia menyebut, kendaraan yang saat ini digunakan sudah terlalu tua dan kerap mengalami kendala saat melakukan perjalanan dinas ke luar kota.

“Para kepala dinas ini masih menggunakan Toyota Rush bekas dari DPRD. Mobil itu sudah dipakai minimal tiga tahun di DPRD, berarti sekarang usianya sudah sekitar sepuluh tahun. Wajar jika sering mogok di tengah jalan,” ungkapnya.

Untuk mengatasi masalah ini, Pemkot Cimahi akan menggunakan sistem sewa kendaraan dinas. Ngatiyana menyebut, sewa mobil lebih efisien dibandingkan pembelian karena biaya perawatan menjadi tanggung jawab pihak ketiga.

“Kami akan menyewa, bukan membeli. Dengan sewa, pemeliharaan tetap ditanggung pihak ketiga, jadi tidak membebani APBD. Ini bukan soal efisiensi yang berlebihan, tapi bagaimana agar operasional bisa berjalan lancar tanpa ada kasus mobil mogok di jalan,” paparnya.

Selain kendaraan dinas, Ngatiyana juga menyoroti masalah rumah dinas. Saat ini, rumah dinas untuk wali kota dan wakil wali kota masih menggunakan sistem sewa.