JABAR EKSPRES – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN) pusat telah mencapai 94,73 persen. Hingga hari kedua pada pukul 16.00 WIB, total penyaluran THR telah mencapai Rp11,57 triliun untuk 1,91 juta penerima, dari target 2,02 juta personel.
“Sejauh ini, penyaluran THR ASN pusat telah terealisasi sebesar 94,73 persen dari target. Total penerima THR mencapai 1,91 juta personel dengan nilai Rp11,57 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.
Penyaluran THR untuk pegawai negeri sipil (PNS) pusat mencapai Rp6,24 triliun untuk 734 ribu pegawai. Sedangkan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), realisasinya sebesar Rp377,37 miliar untuk 98,84 ribu pegawai. Untuk Polri, total penyaluran mencapai Rp1,81 triliun untuk 457,24 ribu personel, dan untuk TNI sebesar Rp2,66 triliun untuk 474,95 ribu personel. Sementara itu, pembayaran THR untuk pegawai pemerintah non-pejabat negara (PPNPN) mencapai Rp489,93 miliar untuk 146,39 ribu pegawai.
Jumlah satuan kerja (satker) yang telah membayarkan THR mencapai 8.826 atau 99,71 persen dari total 8.852 satker. Menkeu juga menyatakan bahwa 95 kementerian/lembaga (K/L) sudah melaksanakan pembayaran THR, yang berarti realisasi pembayaran THR telah mencapai 100 persen untuk K/L.
Mengenai pensiunan, penyaluran THR telah mencapai Rp11,57 triliun kepada 3,58 juta pensiunan, atau setara dengan 98,18 persen dari total penerima. Penyaluran melalui PT Taspen sebesar Rp10,19 triliun untuk 3,09 juta pensiunan, sementara PT Asabri menyalurkan Rp1,38 triliun untuk 481,86 ribu pensiunan.
Namun, untuk ASN daerah, penyaluran THR baru terealisasi di 11 pemerintah daerah dari total 542 pemerintah daerah, atau sekitar 2 persen, dengan nilai realisasi Rp242,19 miliar untuk 44.532 pegawai. Menkeu mengungkapkan bahwa untuk daerah, penyaluran THR memerlukan langkah-langkah administratif, seperti penerbitan peraturan kepala daerah, dan diharapkan dapat segera direalisasi dalam minggu ini.
Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran sebesar Rp49,4 triliun untuk THR ASN tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp17,7 triliun dialokasikan untuk ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri, sementara Rp12,4 triliun untuk pensiunan dan penerima pensiun. Untuk ASN daerah, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp19,3 triliun.
