JABAR EKSPRES – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat, menyoroti wacana keterlibatan TNI AD untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sampah.
Sorotan tersebut, merespons langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang baru saja menandatangai naskah kerjasama dengan TNI AD, untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sampah belum lama ini.
Direktur Eksekutif Walhi Jabar, Wahyudin Iwang mengatakan, pihaknya sangat menolak keras langkah yang diambil oleh Kang Dedi Mulyadi atau akrab disapa KDM.
Baca Juga:Sosialisasi Juru Parkir di Cimahi, Wali Kota Tekankan Peran dalam Keamanan dan KetertibanUnjuk Rasa di DPRD Jabar, APAK Desak Pengesahan RUU Perampasan Aset
“Hal tersebut salah satunya dapat dilihat dari empat Pokja yang gagal dalam PPK DAS Citarum. Di antaranya Pokja Lahan Kritis, Pokja Pencemaran dan Pengendalian, Pokja Sampah dan Pokja Penegakan Hukum,” bebernya.
Menurut Iwang, mengurus Sungai Citarum saja TNI tidak bisa alias dinilai gagal, apalagi harus menyelesaikan masalah sampah di Provinsi Jawa Barat.
“Sudah cukup, TNI segara dikembalikan ke barak dan memaksimalkan tugas serta fungsinya, bukan malah dilibatkan dalam kegiatan yang bukan bidangnya,” ujarnya.
“Yang akhirnya, larinya kembali ke TPA (Tempat Penampungan Akhir) jika mereka tidak bakar sendiri,” ucapnya.
Kekhawatiran lainnya, lanjut Iwang, ketika pengolahan dan pemanfaatan sampah ini tidak dapat dilakukan dengan baik, maka cenderung indikasinya dibakar begitu saja, atau dikirim kepada industri-industri untuk bahan campur pembakaran dan itu sangat salah.