“Saya tidak pernah memerintahkan pungutan apa pun. Ini sangat disayangkan, apalagi kami sedang gencar memangkas praktik tidak transparan,” tegasnya melalui sambungan telepon.
Fikri menjelaskan bahwa laporan pertama kali muncul setelah surat audensi dari POSNU pada 5 Februari 2025. Surat tersebut merupakan respons terhadap dugaan pungli yang menjerat lembaga diniyah.
“Kami sedang menelusuri kebenaran informasi ini, termasuk klaim bahwa oknum mengatasnamakan saya,” tambahnya.
Baca Juga:Kuningan-Ciamis Bakal Tersambung Tol, Diharapkan Bisa Terkoneksi ke Wilayah Pantura!Komisi I DPRD Jabar Desak Penyelesaian Aset Sekolah yang Masih Numpang
Kasus ini menjadi sorotan publik dan menuntut perhatian serius dari pihak berwenang. Masyarakat menunggu langkah konkret untuk memastikan bahwa praktik pungutan liar ini tidak dibiarkan dan harus diusut hingga tuntas.
“Kejelasan dan transparansi dalam penanganan isu ini sangat dibutuhkan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Kemenag Kota Banjar,” ucap salah salah pengurus madrasah diniyah di Kecamatan Banjar. (CEP)