Maka dari itu, dirinya berharap, tiga program terintegrasi ini bisa menjadi wadah bagi masyarakat, yang tidak memiliki pengetahuan terkait cara pelaporan kasus perundungan maupun kekerasan pada anak dan perempuan.
Hal ini ditujukan guna menimbulkan kesadaran terkait pentingnya kesadaran pada korban kekerasan anak dan perempuan di Indonesia.
“Walaupun penanganan korban kekerasan secara medis tidak di cover oleh BPJS, namun sekarang ini kami masih bisa meng-cover dari APBD. Tapi berikutnya kami akan berjuang untuk mendapatkan cover dari anggaran pemerintah pusat atau provinsi,” bebernya.
Baca Juga:Hingga Februari 2025, Diskar PB Catat 12 Kejadian Bencana Telah Terjadi di Kota BandungDugaan Korupsi Retret Kepala Daerah, Mensesneg Beri Respons Begini
“Kami pun berharap bahwa duplikasi-duplikasi di kota dan tempat lain, justru akan menimbulkan kesadaran, perlindungan bagi perempuan dan anak di seluruh Indonesia,” pungkasnya. (Dam)