“Jika ada yang menyebarkan informasi yang salah, kita tidak boleh diam. Kita harus melawan bersama-sama,” tambahnya.
Di era konvergensi media ini, Meutya mengutip pemikir komunikasi Marshall McLuhan yang mengatakan bahwa teknologi komunikasi membawa dampak sosial dan budaya yang luas. Oleh karena itu, peran humas bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi pemimpin dalam membentuk wacana publik yang sehat.
“Kita tidak boleh hanya menjadi bagian dari percakapan, kita harus menjadi pengarah percakapan,” ujarnya.
Baca Juga:Warga Bisa Laporkan Jalan Rusak Melalui Nomor IniWakil Wali Minta DSDABM Periksa Kirmir Seluruh Sungai di Kota Bandung
Menkomdigi juga memberikan apresiasi terhadap peran Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) yang telah menjadi pilar utama dalam membangun ekosistem komunikasi publik yang kredibel. Ia menekankan pentingnya sinergi agar informasi tentang program prioritas dan kebijakan strategis pemerintah dapat disampaikan secara efektif.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengatakan bahwa setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus memiliki tenaga komunikasi yang profesional dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.
“Komunikasi bukan sekadar pelengkap kebijakan, melainkan bagian dari strategi utama keberhasilan kebijakan itu sendiri. Tanpa komunikasi yang efektif, kebijakan yang baik pun bisa gagal dipahami oleh masyarakat,” ujarnya.
Menkomdigi Meutya Hafid dan Hasan Nasbi sepakat bahwa dengan sinergi yang kuat antara humas pemerintah pusat dan daerah, ruang komunikasi publik yang positif dapat tercipta.
“Narasi yang benar tidak akan terbentuk dengan sendirinya. Kita yang harus menciptakannya. Jika kita tidak bersuara, pihak lain yang akan mengisi ruang publik dengan informasi yang belum tentu benar. Humas pemerintah harus bergerak lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih strategis!” pungkas Meutya.