Senada dengan Tarya, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, Faisal Radi Sukmana, juga membantah anggapan bahwa kunjungan kerja ini merupakan ajang wisata bagi anggota dewan. “Kunker merupakan studi banding resmi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung, sekaligus untuk optimalisasi PAD,” ujar Faisal.
Ia menegaskan bahwa anggaran yang digunakan untuk perjalanan dinas ini sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku, serta rinciannya dapat diakses secara transparan melalui laman resmi DPRD Kabupaten Bandung.
Selain itu, kunjungan kerja ini juga membahas sistem pengelolaan retribusi daerah dan perizinan bangunan yang efisien, serta pengelolaan air waduk yang dapat menghasilkan air bersih siap minum bahkan di musim kemarau.
Baca Juga:Fokus Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi, DPUPR Kota Cimahi Sebut Ini Tujuannya!Program 3 Juta Rumah, Banjar Usulkan Bantuan untuk 7.500 KK
Menurut Faisal, sistem ini dapat menjadi referensi bagi Kabupaten Bandung dalam meningkatkan kualitas pelayanan PDAM dan efisiensi pengelolaannya. “Pengelolaan air waduk di Batam menghasilkan air bersih siap minum, bahkan di musim kemarau. Sistem ini bisa menjadi contoh bagi Kabupaten Bandung,” ungkapnya.
Sementara itu dari informasi yang dihimpun, Komisi A DPRD Kabupaten Bandung melakukan kunker dengan tujuan pendalaman peran dan fungsi pengawasan DPRD terhadap evaluasi pelaksanaan Otonomi Daerah dan kebijakan desentralisasi. Kemudian untuk komisi D tujuan kunjungan kerjanya terkait program prioritas Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025.