JABAR EKSPRES – Banyaknya Organisasi Masyarakat (Ormas) bergaya preman yang mengganggu operasional pabrik sehingga menghambat investasi di kawasan Industri.
Terkait dengan ini, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan pihaknya akan membuat laporan ke Polri untuk ditindaklanjuti.
“Ini tidak bisa dibiarkan. Kami akan berkoordinasi dengan Polri. Masalah ini harus menjadi perhatian semua pihak,” kata Immanuel Ebenezer Gerungan di Jakarta, Kamis (13/2).
Ia juga menjelaskan jika pabrik terganggu, terlebih berujung pada rencana investasi yang gagal hanya karena pertimbangan ulah preman, tentu menghambat penyerapan tenaga kerja.
BACA JUGA: Kasus Dugaan Korupsi di Kemnaker, Saksi Dibayar Rp580 Juta Jadi Staf Pendukung Proyek Proteksi TKI
“Kalau lapangan kerja gagal tercipta, kan kita semua yang rugi,” kata pria yang akrab disapa Noel itu.
Menurut Noel dengan adanya pengakuan beberapa pihak, kebenaran soal preman tersebut tidak bisa dibantah lagi dan Polri harus segera bertindak mencari solusi.
“Saya akan menemui Kapolri, secara khusus membicarakan masalah ini. Saya yakin Polri akan memberi respons yang bisa menyelesaikan keluhan kawan-kawan pabrik di kawasan industry. Ini soal nasib bangsa,” kata Noel.
Ia menegaskan, dalam masalah ini negara harus hadir di tengah-tengah kawasan industry, yaitu berupa keamanan berinvestasi.
BACA JUGA: Kemnaker Aktif Awasi Pembayaran THR Menjelang Idulfitri
“Jika ada yang menggangu penyerapan tenaga kerja, itu musuh rakyat, musuh bersama,” ujar Noel.
Perilaku Ormas bergaya preman ini, bermula dari pernyataan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar.
Ia menjelaskan ormas sering kali mengganggu operasional pabrik, melakukan demo dan lain-lain. Ada banyak sekali kawasan industri yang menjadi sasaran Ormas bergaya preman seperti di kawasan industri Bekasi, Karawang, Batam hingga wilayah Jawa Timur.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengakui, pihaknya sering menerima keluhan dari para pelaku industri dengan nada yang sama. Bey meminta agar jangan ada lagi ormas atau preman yang mengganggu operasional pabrik.
BACA JUGA: Kemnaker Dorong Perusahaan Ojol dan Kurir Logistik Berikan THR