Ade mengaku memang belum sempat merekap data terbaru mengenai tunggakan siswa itu se Jawa Barat. Namun data itu bisa difasilitas jika memang Pemprov serius untuk mengcover dana tunggakan itu.
BPMU Tidak Cukup
Dalam kesempatan itu, Ade juga mengakui bahwa selama ini Pemprov telah mengucurkan bantuan hibah ke sekolah swasta. Salah satu bentuknya adalah Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).
Namun kucuran itu tentu masih sangat jauh untuk mengcover seluruh kebutuhan honor maupun operasional sekolah. Anggarannya juga jauh jika dibanding kucuran Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) ke sekolah negeri. Anggaran BPMU Rp 600 ribu sedangkan BOPD di angka Rp 1,6 juta. “Kalau BPMU hanya Rp 600 ribu per siswa itu tidak mencukupi,” terangnya.
Baca Juga:Bergema Sampai Selamanya: Sebuah Lagu Cinta Persembahan Nadhif BasalamahPemkot Bogor Gelontorkan Rp6,2 Miliar untuk 94 Lembaga Keagamaan
Ade melanjutkan, selain soal nilainya yang belum sepanding, penggunaan kucuran BPMU juga tidak bisa sembarangan. Ada pedoman alokasi anggarannya. Namun jika dibandingkan dengan seluruh kebutuhan operasional sekolah secara keseluruhan tentu masih jauh. “Kami sempat usulkan, BPMU itu nilainya Rp 2,5 juta tiap siswa. Maka masalah tunggakan ijazah itu tidak akan terjadi lagi,” jelasnya.(son)