“Nah dari 6 jenis data tersebut akan menjadi dasar bagi kami di DPRD untuk memfasilitasi atau bahkan untuk membuat program pendistribusian ijazah yang sebetulnya usulan program itu adalah program pembayaran tunggakan yang masih menjadi tanggung jawab dari orang tua siswa. Jadi tidak bisa datanya asal-asalan, karena kami perlu pertanggungjawaban,” tegasnya.
Ono berharap kedepan ada perubahan di Jawa Barat yang cukup signifikan di dunia pendidikan.
Terlebih anggaran pendidikan di Jawa Barat sudah cukup tinggi, sudah lebih dari 40 persen atau tidak kurang dari Rp12 triliun tapi problem mendasarnya masih terjadi dimana-mana.
Baca Juga:Gramedia Buka Sekolah Murid Merdeka di Empat LokasiFraksi PDI Perjuangan Akan Terus Kawal Penyerahan Ijazah Siswa yang Ditahan Sekolah
“Problemnya masih terjadi pungutan-pungutan dengan dalih sumbangan, ada fasilitas sarana yang belum dibangun dimana hal itu merupakan tanggung jawab dari pemerintah,” ungkapnya.
Ono berharap persoalan ijazah ini menjadi pintu masuk untuk melakukan evaluasi secara mendalam terkait dengan dunia pendidikan di Jabar.
Ia juga memertanyakan apakah memang BOS dan BPMU itu sudah sesuai dengan penggunaannya lalu apakah jumlahnya sudah sesuai dengan kondisi faktual yang terjadi Jabar.
“Saya berharap data-data itu bisa masuk sebelum batas waktu yang ditentukan oleh disdik jabar. Agar ketika Kang Dedi Mulyadi dilantik menjadi Gubernur Jabar pada 6 Februari mendatang, beliau sudah menerima data yang jelas dan komplit sehingga akhirnya bisa memutuskan program yang terbaik untuk Jabar,” kata dia.
Ono menegaskan kembali, bila BMPS ingin difasilitasi silakan berikan data yang lengkap terkait dengan ijazah yang belum didistribusikan.
“Kami tunggu data-data itu, kalau memang diperlukan surat, kami akan bersurat resmi kepada BPMS. Kami juga terbuka bila sekolah swasta ingin hearing dialog atau menyampaikan aspirasi, kita tunggu. Karena tentu tujuan kita sama, yakni memajukan dunia pendidikan di Jawa Barat,” pungkasnya. (bbs)