BANDUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk memaksimal program-program dalam penanggulangan warga miskin.
Garis kemiskinan masih jadi masalah yang belum terdongkrak secara signifikan di Kota Kembang. Dilansir dari laman Badan Pusat Statistika (BPS) Kota Bandung, angka kemiskinan masyarakat pada tahun 2024 berada di angka 3,87 persen.
Apabila melihat presentase 2 tahun sebelumnya, memang Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berhasil menekan angka kemiskinan sebanyak 0,5 persen. Namun, hal tersebut dinilai belum cukup apabila mengacu pada target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024–2029 diangka 2,74 hingga 2,81 persen.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Heri Hermawan, mendorong Pemkot Bandung bisa memaksimalkan bantuan yang diterima warga miskin. Salah satunya yakni terkait fasilitas para pencari kerja (pencaker).
“Ya, kalau kaitan dengan pendapatan kita bisa ngobrol masalah terkait dengan upaya membuka lapangan kerja, meningkatkan kompetensi si pencari kerja. Ini tentunya bisa menggerakan perekonomian Kota Bandung,” kata Heri saat ditemui Jabar Ekspres, baru-baru ini.
Menurutnya, langkah menciptakan lapangan kerja bagi pencaker menjadi upaya efektif dalam mengentaskan warga miskin di Kota Bandung. Apalagi, kata dia, angka pengangguran di Kota Kembang masih cukup tinggi.
“Harus diupayakan untuk menciptakan lapangan kerja sebagai sarana fasilitas bagi pencari kerja termasuk tingkatkan kompetensinya,” ujar Politikus Partai NasDem ini.
Tekan Angka Warga Miskin dengan Pemberdayaan UKM
Tak hanya itu, Heri melanjutkan, pemkot juga harus mamberdayakan para pelaku Usaha Menengah Kecil (UKM). Sehingga angkatan kerja itu bisa terserap melalui bidang tersebut.
Heri juga merincikan terkait bantuan yang diterima warga miskin Kota Bandung. Pemkot kata Heri, memiliki program bantuan rumah layak huni bagi warga kurang mampu. Maka dari itu, dirinya meminta pemkot agar memaksimal program tersebut. “Kita juga rajin membuat program rutilahu (rumah tidak layak huni). Kalau dari segi rumahnya tidak layak huni maka kita bisa membuat layak huni tersebut dengan program rutilahu,” ucapnya.
Adapun dari sisi kesehatan, pemkot juga memberikan bantuan fasilitas kesehatan (faskes) melalui program Universal Health Coverage (UHC).
