Peruntukan tersebut seperti kepentingan pangan yang lestari dan wisata alam yang lestari, agar masyarakat sekitar kawasan bisa turut sejahtera hidupnya.
“Selain masyarakat sekitar sejahtera, pemanfaatan mengedepankan nilai-nilai keanekaragaman hayati di tiga kawasan tersebut,” paparnya.
Menurut Dedi, mengenai hal yang sudah disampaikannya itu, pihaknya akan membangun Koalisi Penolakan, terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai jahat melalui kajian hukum pengelolan izin, investigasi dan pelaporan pelanggaran.
“Bahkan sampai penghentian aktivitas wisata. Kami mendorong masyarakat agar tidak jadi penonton dan pemerintah desa juga jangan hanya jadi calo, tapi untuk berani memanfaatkan kawasan,” bebernya.
Dedi mengungkapkan, pemerintah desa harusnya bisa mengambil keputusan, tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat dan lingkungan, untuk kepentingan pengusaha atas nama investasi.
Koordinator FK3I Jabar itu juga menyebutkan, pihaknya mendorong aparat penegak hukum (APH) agar tegas dalam bertindak, untuk terus melakukan peningkatan kapasitas penyidikan dan penyelidikan.
“APH harus bisa mengimbangi akal jahat pengusaha wisata yang tidak punya kepedulian terhadap lingkungan. Sehingga yang ditangkap bukan hanya masyarakat yang butuh ranting dan kekayaan alam yang ada untuk bertahan hidup,” ungkap Dedi.
“Tapi menangkap aktor pengusaha, birokrat dan oknum APH yang buncit terlalu kenyang makan dari kekayaan alam. Kami menyatakan sikap, siap berperang,” lanjutnya.
Dedi menuturkan, maksud dari istilah siap berperang itu, yakni melalui dialog dan kajian regulasi, pihaknya menentang penegak hukum untuk berani melakukan tindakan terhadap pengusaha yang merusak alam.
Dia menambahkan, FK3I Jabar juga meminta para pejabat kehutanan agar tidak tutup mata, dalam menyikapi kasus kerusakan alam yang terjadi dan sedang dilakukan oleh pihak tak pelanggar.
FK3I Jabar mengaku akan melakukan konsolidasi lintas kelompok pecinta alam, pegiat konservasi dan lingkungan, dengan fokus mempertahankan kekayaan alam yang tersisa dan melakukan pemulihan.
“Kita akan lakukan konsolidasi besar untuk berdemontrasi kepada tiga unsur birokrasi antaranta UPT Kehutanan BBKSDA JABAR, Perum Perhutani lalu PT Palawi, PTPN atau KBM Wisata PTPN,” pungkas Dedi. (Bas)
