Evaluasi Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum, Tirta Pakuan Gelar Konsultasi Publik

JABAR EKSPRES – Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor mengevaluasi Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dalam lima tahun terakhir dengan menggelar Konsultasi Publik di Ballroom IICC Botani Square pada Rabu, 8 Januari 2025.

Direktur Umum Perumda Tirta Pakuan, Rivelino Rizky menjelaskan, dalam kesempatan itu pihaknya juha merumuskan langkah-langkah strategis untuk lima tahun mendatang.

Ia menegaskan, kegiatan tersebut merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk memastikan kelancaran penyediaan air minum.

“Ini adalah review RISPAM periode 2019-2039, di mana setiap lima tahun dilakukan evaluasi. Beberapa poin perlu diperbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan serta masukan dari berbagai pihak, termasuk kementerian,” katanya saat ditemui Jabar Ekspres usai kegiatan.

BACA JUGA:Ulah Dirut Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor Bakal Dibahas di Parlemen

Rivelino menekankan pentingnya dukungan dari semua pihak. Sebab Perumda Tirta Pakuan membutuhkan dukungan, baik dari pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat.

“Hal ini sangat penting, terutama dalam pembiayaan dan sumber air baku,” jelasnya.

Pihaknya mencatat bahwa saat ini, Perumda Tirta Pakuan sangat bergantung pada Sungai Cisadane dan Sungai Ciliwung sebagai sumber air baku, yang mencapai 87 persen, sementara 13 persen lainnya berasal dari mata air.

Untuk itu, ia mengungkapkan perlunya alternatif pembiayaan, pasalnya dari total rencana selama 20 tahun ke depan itu membutuhkan biaya.

BACA JUGA:Netralitas Dirut Perumda Tirta Pakuan Dipertanyakan, GERAM Desak Pj Wali Kota Bogor Berikan Sanksi Tegas

“Jadi tidak mungkin semuanya dibebankan ke PDAM,” sebut Rivelino.

Direktur Teknik Perumda Tirta Pakuan, Ardani Yusuf, telah menyampaikan berbagai alternatif pendanaan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk kementerian, perbankan, dan lembaga internasional.

“Dari total pendanaan yang dibutuhkan untuk program 20 tahun ke depan, 51 persen berasal dari PDAM. Sisanya berasal dari Kementerian PUPR melalui Cipta Karya, APBD, dan APBN,” terang Ardani.

“Kami juga bekerja sama dengan mitra seperti Bank Dunia dan bank lokal seperti BJB,” inbuhnya.

Selain itu, Ardani menyoroti target nasional program Asta Cita 2025-2030 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan akses air minum aman dari 11 persen menjadi 40 persen pada tahun 2030.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan