JABAR EKSPRES – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto turut menyikapi kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor atas penghentian sementara operasional Biskita Trans Pakuan.
Sorotan tajam Bima Arya atas moda transportasi dengan program Buy The Service (BTS) itu dilontarkannya saat meninjau langsung keadaan warga pasca penghentian Biskita Trans Pakuan sekaligus menjajal Bus Uncal yang diterjunkan Pemkot Bogor untuk mengisi kekosongan layanan pada Senin, 6 Januari 2025.
Dalam kesempatan itu, Bima Arya didampingi jajaran Pemkot Bogor dan Calon Wali Kota Bogor terpilih, Dedie A. Rachim.
“(Saya) pasti menyayangkan, dan saya bisa merasakan warga kesulitan. Tadi saya turun cek warga, mahasiswa, ibu-ibu semua kesulitan,” ujar Bima Arya kepada wartawan usai menjajal Bus Uncal.
BACA JUGA: Layanan Biskita Trans Pakuan Bogor Dihentikan, Wakil Rakyat Mengaku Kecewa!
Dirinya menegaskan, apapun alasan dan kondisinya, layanan Biskita harus segera kembali beroperasional.
Guna mewujudkan itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengambil inisiatif untuk membantu penyelesaian polemik layanan Biskita Trans Pakuan.
“Bukan saja di Kota Bogor tapi juga di kota kabupaten lain,” tegas Mantan Wali Kota Bogor dua periode ini.
Bima menjelaskan, Kemendagri akan mengundang semua kota atau kabupaten yang memiliki layanan Biskita untuk mendengar persoalan yang tengah dihadapi utamanya terkait perencanaan dan penganggaran.
BACA JUGA: Imbas Biskita Stop Operasional, Komisi II DPRD Kota Bogor Meradang
Termasuk komitmen dari Wali Kota Terpilih yang semestinya mendukung keberlanjutan program tersebut.
“Kemendagri akan mengundang semua kepala daerah dan Kemenhub dan Kementerian Keuangan supaya praktek baik ini terus berlanjut. Kalau butuh perbaikan akan diperbaiki bersama,” terangnya.
Dirinya menilai, semestinya polemik Biskita Trans Pakuan di Kota Bogor tidak perlu terjadi, karena layanan ini seharusnya masih mendapat subsidi dari Pemerintah Pusat selama beberapa tahun ke depan.
Apalagi, sambung Bima, APBD belum memungkinkan untuk meneruskan program BTS. Ia menduga penghentian terjadi akibat adanya persoalan koordinasi komunikasi antara Pemkot Bogor dan Kemenhub.
BACA JUGA: Minim Anggaran, Dua Koridor Biskita Kota Bogor Bakal Dihapus di 2025
