Oleh: H. Syahrir, SE, M.IPol
Wasekjen DPP Partai Gerindra
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat
JABAR EKSPRES – Usai sudah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat Serentak 2014, dan memasuki tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Provinsi Jawa Barat dari segala sektor baik pemerintahan kabupaten/kota dan provinsi demi terwujudnya kesetaraan kehidupan seluruh lapisan masyarakat yang adil dan merata.
Sebagaimana harapan 35.925.960 pemilih yang telah memilih pemimpinnya, mulai dari gubernur/wakil gubenur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, melalui proses demokrasi terbesar di Indonesia, di 27 daerah merupakan pesta demokrasi terbesar di Indonesia, pada 27 November 2024 lalu.
Tentunya, lima tahun mendatang harus menjadi tonggak kehidupan yang lebih maju dan berkeadilan untuk 50,35 juta penduduk Jawa Barat, menaruh perhatian dan harapan sangat besar terutama dari janji-janji kampanye para Kepala Daerah (KDH) untuk meselaraskan dan mensinergikan dengan “Asta Cita” yang dicanangkan Presiden Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, lima tahun ke depan. Dengan arah pembangunan yang berkeadilan dan merata dalam pengelolaan Pemerintahan Provinsi dengan memandang prinsip-prinsip kehidupan masyarakat dan kebhinekaan.
Jawa Barat berjuluk Tanah Sunda memiliki sejarah yang panjang, dan budaya, seperti Kerajaan Sunda, Kebudayaan Sunda yang kaya dan unik, ditambah dengan berbagai kesenian seperti, Tari Jaipong, Musik Angklung, Wayang Golek, Sunda Wiwitan.
Dengan geografis wilayahnya yang mencakup dataran tinggi, pantai utara, dan selatan, gunung-gunung seperti Gunung Tangkuban Perahu dan Gunung Papandayan, Gunung Pangrango serta bentangan sungai-sungai besar seperti Sungai Citarum dan Sungai Cimanuk.
Pesona Tanah Sunda yang terkenal dengan alamnya menjadi “primadona” wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang dimanjakan dengan destinasi wisata dan kuliner, taman taman alam maupun perbukitan, serta bentangan pantai selatan dan utara.
Tak cukup di situ, Tanah Sunda juga dikenal sebagai daerah basis santri dan da’i. Di mana Pusat Dakwah Islam (Pusdai) di Indonesia hanya ada di Kota Bandung.
Pengelolaan Pemprov dan Solusi
Dari semua itu, saat ini yang terpenting adalah bagaimana Gubernur/Wakil Gubernur, dan para Kepala Daerah di seluruh Jawa Barat, dapat mengelola pemerintahan dengan baik, transparan, dan akuntabel, guna kesejahteraan masyarakat Tanah Sunda.