Seperti diketahui tidak adanya komunikasi dari Pemda KBB terkait pelaksanaan open bidding untuk pengisian lima Jabatan Pimpinan Tingkat Pratama (JPTP) menuai pertanyaan di DPRD KBB.
Pasalnya, belum tuntas polemik rotasi mutasi empat pejabat setingkat eselon 2 yang sebelumnya dilakukan dan kini diadukan ke PTUN, Pj Bupati Bandung Barat Ade Zakir kembali melaksanakan open bidding tanpa sepengetahuan dewan.
Oleh karena itu DPRD KBB berencana melakukan pemanggilan terhadap Pj Bupati Bandung Barat dan Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk mempertanyakan mekanisme pelaksanaan open bidding.
Baca Juga:PGN Kerahkan Satgas Nataru 2024, Pastikan Kehandalan Penyaluran Gas Bumi ke Lebih dari 815.000 PelangganKapolres Banjar Tinjau Kesiapsiagaan Personel di Pos Pam Operasi Lilin Lodaya 2024
“Dari awal pihak kami dan Pemda KBB telah sepakat untuk melakukan perbaikan birokrasi. Tapi ternyata tanpa sepengetahuan DPRD KBB, Pemda KBB tiba-tiba melaksanakan open bidding, ini enggak beres kalau gini,” kata Ketua DPRD KBB, Muhammad Mahdi saat dihubungi, Jumat (20/12/2024) lalu. (Wit)