JABAR EKSPRES – Sejumlah fraksi DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), mendukung penuh rencana pemanggilan Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat, Ade Zakir dan BKPSDM terkait pelaksanaan open bidding pejabat pimpinan tinggi pratama (JPTP).
Tak hanya pemanggilan saja, bahkan lintas fraksi pun mendorong Komisi 1 agar membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Saya mengusulkan agar Pansus dibentuk. Ini upaya untuk perbaikan pemerintahan daerah Bandung Barat,” ujar anggota Fraksi Partai Golkar Bandung Barat, Lili Suhaeli saat dikonfirmasi, Senin, 23 Desember 2024.
Dirinya mendukung dengan langkah-langkah yang diambil DPRD untuk memanggil dan meminta klarifikasi Pj Bupati Bandung Barat dan Plt Kepala BKPSDM terkait pelaksanaan open bidding yang dinilai tergesa-gesa dan tertutup.
“Open bidding ini kesannya diam-diam, tertutup, dan tergesa-gesa, jadi ya saya setuju langkah itu (pemanggilan),” tambahnya.
Selain Lili, dukungan lainnya pun datang dari anggota Fraksi Partai Demokrat, Liwa Ulhamdi.
Ia menilai, langkah pemanggilan Pj Bupati Bandung Barat serta BKPSDM terkait persoalan open bidding tepat, dan perlu dilakukan dengan segera.
“Seharusnya, mekanisme komunikasi atau proses yang substansial antara legislatif dan eksekutif itu ditempuh,” tegasnya.
Sebab, lanjut dia, dalam membangun sinergitas komunikasi menjadi salah satu hal yang amat penting untuk menuju pemerintahan yang lebih baik lagi ke depannya.
“Dari Fraksi Partai Demokrat, khususnya saya, sangat mendukung langkah yang dilakukan Komisi 1 untuk menjalin sinergitas dan komunikasi dengan Pemda KBB,” ujar anggota Komisi 1 DPRD KBB ini.
Dia pun menekankan, pentingnya sebuah komunikasi antara legislatif dan eksekutif ke depan. Jangan sampai eksekutif memandang sebelah mata terhadap legislatif.
Sebagai pejabat publik semua sama dan memiliki tanggung jawab terhadap rakyat untuk membangun pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Liwa menegaskan, Fraksi Demokrat akan berjuang dan siap hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memperjuangkan dan melaksanakan tugas fungsi sebagai anggota legilatif.
Termasuk pihaknya juga siap mendukung pemerintahan baru yang akan dilantik nanti.
“Kami siap untuk mendukung pemerintah dalam rangka memperbaiki tatanan birokrasi yang akuntabel dan transparan yang tentunya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” tandasnya.