JABAR EKSPRES – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar, Muhamad Mukhlis, mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum di kota Banjar mengalami penurunan. Salahsatunya disebabkan oleh banyaknya pemilih yang tidak berada di tempat tinggalnya, sehingga surat undangan pemberitahuan untuk memilih ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau C6 tidak dapat disampaikan.
Data yang disampaikan oleh Mukhlis menunjukkan bahwa hampir 14 ribu C6 tidak tersampaikan kepada pemilih. “C6 yang tidak tersampaikan hampir 14 ribu. Undangan pemberitahuan memilih tidak sampai karena orangnya (DPT) tidak berada di rumahnya,” kata Muhamad Mukhlis di kantor KPU Banjar, Selasa 10 Desember 2024.
Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kota Banjar tercatat sebanyak 154.425. Dari jumlah tersebut, sebanyak 137.433 C6 telah didistribusikan, namun hanya 110.855 DPT yang berpartisipasi dalam pemilihan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah DPT dan tingkat partisipasi yang ada.
BACA JUGA:Pilkada 2024 : Partisipasi Masyarakat Jawa Barat Anjlok!
Mukhlis menegaskan bahwa penurunan tingkat partisipasi tidak disebabkan oleh ketidakpedulian masyarakat untuk memilih atau karena sosialisasi yang tidak efektif. “Tingkat partisipasi menurun itu bukan karena faktor masyarakat enggan memilih, atau sosialisasi kami tidak efektif, namun banyak faktor termasuk salah satunya DPT yang berada di luar kota,” tambahnya.
Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi KPU Kota Banjar, yang berupaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih di masa mendatang. Mukhlis mengharapkan agar pemilih yang berada di luar kota dapat lebih aktif dalam mengikuti pemilihan mendatang, serta pentingnya pemilih untuk memastikan bahwa data pribadi mereka selalu diperbarui agar dapat menerima C6 tepat waktu.
KPU Kota Banjar juga telah melakukan sosialisasi lebih intensif mengenai pentingnya pemungutan suara dan cara-cara untuk memastikan bahwa pemilih mendapatkan informasi yang akurat mengenai lokasi dan waktu pemungutan suara.
“Partisipasi aktif dalam pemilihan umum sangat penting untuk memastikan bahwa suara masyarakat terwakili dan dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemerinta,” katanya. (CEP)
