Anggaran Bimtek, Meeting, Rakor
Sementara itu, berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang diakses Kamis (5/12). KPU Kota Bandung mencatatkan 73 rencana paket kegiatan. Tapi kebanyakan adalah kegiatan bertemakan rakor, bimtek dan paket meeting. Itu di luar paket pengadaan sejumlah logistik keperluan pemilu.
Misalnya, bimtek rekapitulasi hitung suara dengan rencana anggaran Rp 72 juta, Paket Meeting Fullboard rakor diseminasi produk hukum dengan rencana anggaran 285 juta, training fasilitasi bimtek KPPS dengan Rp 115 juta, paket meeting rakor logistik dan pertanggung jawaban keuangan Rp 44 juta, bimtek sirekap Rp 185 juta, rakor pembentukan KPPS Rp 36 juta, rapat singkronisasi data pemilih Rp 83 juta, bimtek kode etik Rp 164 juta, rakor penyelenggaraan tahapan dan PKS dengan polrestabes dan kejaksaan Rp 110 juta, meeting fullday rekonsiliasi laporan pertanggung jawaban keuangan Rp 119 juta, bimtek ORTUG badan adhoc Rp 225 juta, bimtek penyusunan identifikasi masalah hukum Rp 76 juta, bimtek terpadu dengan PKK Rp 72 juta, bimtek kuangan badan adhoc Rp 238 juta, rakor persiapan pilkada Rp 72 juta.
Adapun kegiatan bertemakan sosialisasi di antaranya, kegiatan sosialisasi pilwalkot dalam bentuk festival budaya dengan rencana anggaran Rp 500 juta. Kegiatan sosialisasi pada pilwalkot dengan rencana anggaran Rp 575 juta. Debat paslon Rp 3 miliar. Deklarasi kampanye damai Rp 350 juta. Peluncuran tahapan pilwalkot Rp 737 juta. Meeting sosialisasi atau media gathering Rp 24 juta.
Sebelumnya,Ketua KPU Kota Bandung Khoirul Anam mengungkapkan, banyak variable dan faktor yang menyebabkan turunya angka partisipasi itu. “Dari kami KPU kota Bandung sudah berupaya semaksimal mungkin. Kami buat 151 kegiatan di setiap kelurahan di 30 kecamatan masing masing bikin kegiatan. Bahkan dengan 83 organisasi di Kota Bandung bikin kegiatan untuk sosialisasi jadi cukup banyak sosialisasi. Ada sekitar 250 kegiatan,” jelasnya.
Anam melanjutkan, perlu juga ada kebijakan kebijakan baru dari KPU RI untuk memformat pelaksanaan pilkada. Misalnya juga terkait penetapan jumlah pemilih di TPS. Itu menjadi kebijakan di tingkat pusat. “Kami tentu akan evaluasi,” jelasnya.(son)
