Hal ini juga membantu menghindari persepsi bahwa pergantian pengurus dilakukan atas dasar politis.
Sebagai entitas publik, Bank BJB harus memprioritaskan keputusan berbasis kepentingan bisnis, bukan politik, demi menjaga reputasi profesionalnya.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Melaksanakan RUPSLB pada akhir Januari 2025 lebih berisiko daripada menguntungkan.
Ketidakstabilan internal, potensi konflik dengan pemerintahan baru, serta dampak negatif pada proyek strategis dan reputasi bank menjadi alasan kuat untuk menunda RUPSLB.
Sebagai rekomendasi:
1. Tunda RUPSLB hingga RUPST: Agenda pergantian pengurus dapat dilakukan bersamaan dengan RUPST untuk menjaga stabilitas dan prinsip GCG.
2. Libatkan Gubernur Baru: Keputusan strategis harus selaras dengan visi pemerintahan baru.
3. Fokus pada Proyek Strategis: Pastikan keberhasilan Sustainability Bond dan Perpetual Bond.
4. Komunikasikan Transparansi: Publikasikan alasan di balik keputusan secara terbuka untuk mencegah persepsi negatif.
Keputusan strategis seperti ini membutuhkan kebijaksanaan, integritas, dan fokus pada kepentingan jangka panjang.
Dengan pendekatan yang tepat, Bank BJB dapat terus menjadi lembaga keuangan yang stabil dan terpercaya, sekaligus mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
