JABAR EKSPRES – Angka partisipasi pemilu berdasarkan hitung cepat LSI Denny JA hanya dikisaran 54,54 persen untuk Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor.
Jumlah itu ternyata tak sesuai harapan dari KPU Kabupaten Bogor yang sebelumnya optimis partisipasi sebesar 85 persen lebih tinggi 14 persen dari Pilkada 2018 lalu.
Pengamat Politik dari Lembaga Studi Visi Nusantara (LS-Vinus) Yusfitriadi menyebut, ada dua faktor yang membuat jumlah partisipasi pemilu khususnya Pemilihan Bupati (Pilbup) Bogor tak mencapai target.
Pertama adalah faktor kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang menyederhanakan Tempat Pemilihan Suara (TPS) dari dua menjadi satu.
BACA JUGA: Belum Menyerah, Arfi – Yena Kawal Suara dan Tunggu Hasil Hitung Resmi KPU
“Itu faktor kebijakan, tapi itu bukan urusan kabupaten Bogor kan, itu urusan kebijakan seluruh Indonesia seperti itu, tapi itu berikan kontribusi, walaupun juga kita gatau alasan nya apa, gitu kira-kira,” ujarnya kepada media, Kamis (28/11).
Sementara faktor kedua berkaitan dengan kinerja sosialisasi KPU yang lemah. Menurutnya, KPU hanya mengandalkan agenda sosilasi dalam konteks formal dan elitis.
“Jadi yang digarap (KPU) hanya program berbasis anggaran, tidak melakukan program berbasis kultural,” ucapnya.
BACA JUGA: Takziah ke Rumah Duka Pejuang Pilkada, Jeje Ritchie Ismail Sampaikan Duka Mendalam
Pria yang kerap disapa Kang Yus ini menambahkan, basis kulitural yang di maksud misalnya, petugas KPU datang ke balai desa melakukan sosilasiasi dan ajakan untuk memilih paslon.
Hal itu supaya meningkatkan kesadaran masyakarat untuk datang ke TPS ada memilih para kontestasi di Pilkada 2024.
“Itu namanya kultural, tapi itu ga dilakukan oleh KPU karena gaada anggarannya, itu kira-kira, padahal itu kan hanya butuh jalan, tidak butuh anggaran. Jadi wajar ketika kemudian partisipasi pemilih seperti yang kita lihat hari ini (rendah),” pungkasnya.
