JABAR EKSPRES – Pembina poros Sahabat Nusantara (Posnu) Kota Banjar, Muhlison, menyampaikan keheranannya terhadap pernyataan Ketua Bawaslu Kota Banjar yang mengklaim tidak adanya pelanggaran dalam Pilkada, kecuali pelanggaran administrasi. Dalam keterangannya kepada awak media, Muhlison menilai pernyataan tersebut sebagai sesuatu yang tidak logis dan mencerminkan kepercayaan diri yang berlebihan dari Bawaslu.
Muhlison mengungkapkan bahwa pandangan masyarakat justru berlawanan dengan klaim Bawaslu. Ia menilai, kurangnya temuan pelanggaran di lapangan menunjukkan bahwa Bawaslu tidak maksimal dalam melaksanakan tugasnya untuk mengumpulkan informasi.
“Saya kira Bawaslu terlewat percaya diri dan terlalu dini menyimpulkan. Masyarakat justru mempertanyakan kinerja Bawaslu dan menduga ada yang disembunyikan,” ujarnya, kepada awak media, Minggu 24 November 2024.
BACA JUGA: Masuki Masa Tenang, Tim Pemenangan ASIH Sukarela Cabut APK Syaikhu-Ilham
Lebih lanjut, Muhlison mengekspresikan kekecewaan masyarakat Kota Banjar terhadap kinerja Bawaslu yang dianggap tidak responsif terhadap potensi praktik money politic (politil uang) yang mungkin terjadi pada Pilkada 2024. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini, tidak ada tindakan nyata dari Bawaslu dalam mencegah praktik tersebut, terutama menjelang hari tenang dan hari pemungutan suara.
“Banyak yang kecewa. Kita melihat hampir tidak ada aksi nyata di lapangan dari Bawaslu untuk melakukan kampanye anti-money politics,” kata Muhlison.
Ia juga mencatat bahwa di media sosial resmi Bawaslu, konten yang mengedukasi masyarakat tentang bahaya praktik money politic hampir tidak ditemukan, yang dinilai aneh untuk lembaga yang seharusnya berperan aktif dalam pencegahan.
BACA JUGA: Polres Banjar Bersama Instansi Terkait Tertibkan APK pada Masa Tenang Pilkada Serentak 2024
Muhlison berharap agar Bawaslu segera melakukan kampanye nyata untuk melawan praktik money politic, meskipun ia menyadari bahwa waktu yang tersisa sudah sangat terbatas. Ia menyarankan agar Bawaslu bekerja sama dengan kelompok masyarakat dalam aksi kampanye tersebut, alih-alih bersikap eksklusif.
Ia juga mengingatkan bahwa jika Bawaslu tetap acuh terhadap kampanye anti-money politic, akan ada risiko meningkatnya praktik tersebut secara masif, yang dapat berdampak negatif terhadap kualitas demokrasi dan kepemimpinan di Kota Banjar di masa depan. “Kita minta Bawaslu untuk segera melakukan aksi nyata di saat-saat terakhir ini. Jangan hanya melakukan acara seremonial tanpa ada aksi yang konkret,” tegasnya.
