Dugaan Politisasi dengan Progam PKH Mencuat di Kota Bandung, Pengamat Politik UNPAD: Jika Benar ini Pelanggaran Serius!

Ist. Proses penyaluran progam PKH. Sumber Antara.
Ist. Proses penyaluran progam PKH. Sumber Antara.
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Dugaan politisasi dengan menggunakan program keluarga harapan atau PKH saat ini tengah ramai diperbincangkan pada Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Bandung.

Berdasarkan informasi yang diterima Jabar Ekspres, isu ini beredar luas melalui pesan Whatsapp dalam bentuk rekaman suara berdurasi 8 menit yang diduga ada perbincangan petugas pendamping PKH dengan warga Kota Bandung.

Meski begitu, hal ini belum diketahui secara pasti kapan rekaman tersebut dibuat. Hanya saja dalam rekaman tersebut menunjukkan adanya percakapan antara petugas pendamping PKH yang tengah menjelaskan program, namun seolah-olah mengarahkan agar warga Kota Bandung memilih salah satu pasangan calon (Paslon).

Baca Juga:Badami Siapkan Tunjangan Daerah untuk Guru di Kota Banjar, Ini Skemanya!Gunakan Laptop dan Printer, 3 Pengedar Uang Palsu Diamankan Polres Cimahi

“Kalau ini memang benar terjadi, ini jelas ada indikasi pelanggaran. Karena memang itu upaya untuk memberikan bansos sebelum pencoblosan padahal Kemendagri sudah mengeluarkan SE untuk memberhentikan sementara sampai Pilkada selesai. Jadi kalau betul itu terjadi, itu jelas bentuk pelanggaran pemilu yang harus segera diproses,” ucapnya saat dihubungi, Jabar Ekspres, Jum’at (22/11).

Firman Manan sebut Dugaan Politisasi dengan Progam Pemerintah Rawan Terjadi Jelang Pencoblosan

Menurut pandanganya, modus menarik suara dengan teknik seperti ini memang rawan terjadi apalagi jelang hari pemilihan atau pencoblosan.

0 Komentar