Anggaran Nyaris Rp 3 Miliar, Debat Publik Pilkada Kota Bandung Banyak Masalah

JABAR EKSPRES – Anggaran debat publik yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung cukup fantastis. Namun dalam pelaksanaannya memiliki sejumlah catatan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Baran Jasa Pemerintah (LKPP) yang diakses Rabu (20/11), KPU Kota Bandung mencatatkan rencana anggaran untuk debat publik sebesar Rp 3 Miliar. Itu untuk pelaksanaan 2 kali debat publik.

Rencana anggaran itu cukup fantastis jika dibanding beberapa KPU daerah lain. Misalnya KPU Kabupaten Bandung Barat yang mencatatkan rencana anggaran debat sebesar Rp 2,1 miliar untuk 2 kali debat. Atau KPU Kota Surabaya yang mencatatkan anggaran sebesar Rp 1,2 miliar untuk 3 paket kegiatan. Meski pelaksanaanya hanya 2 kali debat.

BACA JUGA: Cara Mudah Dapat Uang Tambahan Dalam 5-10 Menit Rp550.000, Tugas Sederhana Mudah Withdraw!

Debat Pertama Terlalu Malam

Debat publik pertama telah digelar pada Rabu (30/10) lalu. Tempatnya di Sudirman Grand Ballroom.

Pelaksanaan debat itu dikeluhkan sejumlah pasangan calon (paslon). Utamanya waktu yang terlalu malam. Debat dimulai pukul 21.00.

Dandan Riza Wardana misalnya, debat itu dimulai terlalu malam sehingga cukup disayangkan. “Tidak semua warga mendengar, beda kalau prime time. Akan lebih baik lagi,” cetusnya.

Hal senada disampaikan Arfi Rafnialdi, ia juga memberi masukan agar debat bisa dimulai tidak terlalu malam. “Kami usulnya supaya mulai tidak terlalu malam. Supaya warga ikut menyimak debat dengan baik. Kalau terllau malam kasihan,” jelasnya.

BACA JUGA: Promo Superindo Weekday, Dapatkan Potongan Harga yang Bikin Hemat Belanja

Pelaksanaan debat itu juga mendapat kritik dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat. Menurutnya, pelaksanaan debat itu bukan dalam waktu prime time.

Ketua KPID Jawa Barat Adiyana Slamet mendorong KPU bisa berbenah. Artinya waktu pelaksanaan debat publik itu bisa dievaluasi dan diupayakan pada jam prime time. “Menurut kami, pukul 21.00 itu sudah bukan prime time untuk wilayah Jabar. Mestinya bisa di antara 18.00 – 21.00,” terangnya.

Adiyana menambahkan, debat publik sebenarnya menjadi media kampanye yang baik untuk konsumsi publik. Karena itu bagian dari pendidikan politik. Warga bisa mengetahui langsung gagasan, hingga visi-misi kandidat.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan