“HMI mendukung penuh setiap upaya yang bertujuan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Kolaborasi dengan KPK, Kemendagri, dan BPKP merupakan pendekatan sinergis yang sangat dibutuhkan di kondisi hari ini,” ungkapnya.
Fauzan juga menegaskan bahwa komitmen ini harus diiringi dengan pengawasan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk Kepala Daerah, jajaran Pemerintah, Lembaga Legislatif, serta semua elemen masyarakat, termasuk organisasi mahasiswa. “Kami ingin memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah berjalan efektif dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya. (CEP)
