JABAREKSPRES – Beredar surat rekomendasi pemintaan untuk diganti Penjabat (Pj) Bupati Kuningan Raden Iip Hidajat menimbulkan polemik dan pembicaaan hangat dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Surat permintaan pencopotan jabatan Pj Bupati Kuningan itu dilayangkan oleh dua fraksi DPRD Kabupaten Kuningan.
Dalam surat tersebut tertulis bahwa Raden Iip Hidajat dinilai tidak mampu dan ditidak memberikan kinerja maksimal dalam memimpin Pj Bupatin Kuningan.
Menanggapi hal ini, Pj Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Triadi Machmudin enggan berkomentar banyak. Namun, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk Pj harus siap jika diberhentikan atau diganti dari Jabatannya.
Disinggung menganai adanya surat permintaan pencopotan dari dua fraksi DPRD Kuningan, Bey menolak untuk menjelaskan lebih lanjut.
Dia enggan untuk berspekulasi terkait unsur politis. Hanya saja, sebagai ASN intinya harus selalu siap menjalankan perintah dan tugas agar dilaksanakan dengan baik.
‘’Jadi intinya ASN mah harus siap, kalau ada perintah dan tugas ya harus dilaksnakan,’’pungkas Bey.
Diketahui, Penjabat (Pj) Bupati Kuningan Raden Iip Hidajat secara tiba-tiba dicopot dari jabatannya padahal berdasarkan surat tuga sebagai Pj, Ii menjabat hanya tinggal 1 bulan lagi.
Dalam surat tersebut disebutkan mengenai kinerja buruk yang dilanksanakan oleh Raden Iip Hidajat sebagai Pj Bupati Kuningan.
Ada 8 permasalahan yang dicatat dalam surat tersebut di antaranya, mengalami gagal bayar ke pihak ke-3, penurunan kemiskinan ekstrem, Stunting, infrastruktur.
Selain itu masalah, pengurangan angka pengangguran, penurunan tingkat daya beli, pendidikan kesehatan dan pengendalian inflasi.
Sebagai Pj Ii dianggap tidak dapat menyelesaikan dan membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan telah membuat kegaduhan di masyaraat dan kalangan ASN.
Dalam program-program dan kebijakannya tidak memberikan dukungan program untuk kesejahteraan masyarakat.
Bahkan dalam surat itu disebutkan, Isti dari Pj Bupati dan Sekda telah melakukan studi banding ke Paris bersama desainer Kota Bandung dengan dalih melakukan promosi batik.
Selain itu, Raden Iip Hidayat dituding tidak mampu dalam melakukan pengendalian inflasi dan meningkatkan daya beli masyarakat.
