JABAR EKSPRES – Mantan Menteri Perdagangan Indonesia Thomas Trikasih Lembong, atau yang lebih dikenal dengan nama Tom Lembong, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung.
Kasus ini berkisar pada impor 1,05 juta ton gula mentah pada 2015, yang kemudian dimurnikan menjadi gula putih, sebuah proses yang biasanya diperuntukkan bagi badan usaha milik negara (BUMN). Keputusan ini diduga menyebabkan kerugian keuangan yang signifikan bagi negara.
Sontak kasus Tom Lembong ini menyita perhatian publik sekaligus menjadi salah satu pembicaraan hangat, khususnya, di media sosial X (bekas Twitter).
Penangkapan Tom Lembong menjadi sorotan publik, terutama mengingat perannya di masa lalu dan keterkaitannya dengan tim kampanye Anies Baswedan.
Banyak pihak yang merasa bahwa hukum di Indonesia masih tebang pilih, hanya kritis terhadap pihak yang berseberangan dengan kekuasaan.
Kasus ini terjadi sembilan tahun yang lalu, namun baru diusut sekarang, sementara pelaku kejahatan lainnya masih bebas berkeliaran dan bahkan menduduki jabatan penting.
Seorang netizen yang mengaku sebagai pendukung Anies Baswedan pada Pilpres kemarin juga turut memberikan komentar.
Akun bernama @normelp***** merasa santai saja atas penetapan Tom Lembong sebagai tersangka. Namun, ia mempertanyakan keadilan hukum di Indonesia.
“Yang jadi masalah utamanya itu adalah hukum tebang pilih di Indonesia yang katanya menjunjung keadilan. Hukum yang hanya kritis terhadap yang kritis dan bersebrangan dengan kecurangan mereka” cuitnya.
“Sementara para perampas dan penista lolos jadi menteri dan sebagainya? Si Airlangga langsung tenggelam aja tuh kejahatannya,” cuitnya lebih lanjut.
Seorang netizen terkenal, Jhon Sitorus menilai bahwa Kejagung seharusnya lebih profesional dalam menangani kasus ini. Penangkapan yang terkesan politis dan seolah-olah merupakan pesanan dari pihak tertentu hanya akan merusak kredibilitas penegakan hukum di era Prabowo.
“Orangnya udah ditangkap, tapi ternyata TIDAK ADA BUKTI aliran dana ke Tom Lembong. Kejagung harusnya profesional dong, jangan sampai kesannya malah politis, seolah2 PESANAN pihak tertentu. Ini juga merusak kredibilitas penegakan hukum era Prabowo. Masa asal CULIK aja?” cuitnya.
