JABAR ESKPRS – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), kini resmi menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang status siaga bencana dalam menghadapi musim penghujan, Rabu (30/10/2024).
SK Gubernur Jawa Barat dengan Nomor 360/Kep.580-BPBD/2024 tentang status siaga bencana ini, dikeluarkan Pemprov Jabar, agar menurut Penjabat (Pj) Gubernur Bey Triadi Machmudin seluruh pihak khususnya masyakarat siap mengahadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang sering terjadi di musim penghujan.
“Ini bagian dari Pemerintah Provinsi (Jabar) untuk melakukan simulasi bencana dan ancaman-ancaman bencana yang terus diingatkan oleh BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika),” ujar Bey usai Apel Kesiapsiagaan Bencana di Gedung Sate Bamdung, Rabu (30/10).
BACA JUGA:Pasangan Badami Percaya Diri Atasi Kesulitan Keuangan Daerah
Tidak hanya Pemprov, Bey meyebut setelah ada surat keputusan ini, seluruh Kabupaten/Kota di Jabar juga diminta untuk siaga dalam menghadapi musim penghujan.
“Tentunya karena kita daerah rawan bencana, memang harus siap siaga. Jadi tidak hanya pemerintah provinsi, tetapi Pemerintah Kabupaten/kota dan masyarakat juga harus terus diingatkan dan siap menghadapi bencana,” ucapnya
Sementara disingung soal pihak yang akan dilibatkan, Bey menyebut dalam menghadapi hal ini, Pemprov Jabar akan terus berkoordinasi dengan seluruh BPBD Kabupaten/Kota, TNI, Polri, hingga Relawan Kebencanaan untuk terus melakukan mitigasi bencana.
“Karena puncak hujan ini berdasarkan perkiraan BMKG akan terjadi akhir November ini, sehingga kami akan terus berkoordinasi dengan BPBD Provinsi, Kabupaten/kota, Relawan, TNI, Polri, untuk selalu siap-siaga dalam menghadapi kebencanaan ini,” ungkapnya.
BACA JUGA:Enggan Kembali Huni Rumah Trauma, Warga Longsor Leuwigajah Tuntut Ganti Rugi Penuh
Tak hanya kesiapsiagaan bencana, selama SK Status Siga bencana ini ditetapkan, Bey menuturkan Pemprov Jabar juga akan menyediakan sejumlah anggaran untuk proses penanggulangan.
“Itu dari BTT (Belanja Tak Terduga), kita sipakan total per hari ini untuk provinsi sekitar Rp125 miliar dari sisa anggaran (2024). tapi tahun depan pasti lebih besar (anggarannya),” pungkasnya.
Sebelumnya, memasuki musim penghujan ini, BPBD Jabar mengaku telah melakukan pemetaan wilayah rawan bencana. Dimana untuk dalam pemetaannya, Pranata Humas Ahli Muda BPBD Jabar, Hadi Rahmat menuturkan bahwa untuk Wilayah rawan bencana longsor biasanya terjadi di daerah Jabar selatan.