Emisi yang dihasilkan dari proses penggunaan batu bara sebagai energi tersebut, menyebabkan peningkatan polusi udara yang dapat berdampak buruk pada kesehatan manusia dan lingkungan secara keseluruhan.
Oleh karenanya, penggunaan batu bara sangat diatur dan diawasi baik oleh pemerintah Indonesia maupun negara lain, termasuk di Benua Eropa.
Bahkan, kondisi saat ini tak sedikit perusahaan berupaya menuju green industry, guna meminimalisir dampak lingkungan dari aktivitas produksi.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat, Wahyudin Iwang menuturkan, meski kondisi iklim dan lingkungan kian terdampak, sayangnya pemerintah masih sangat membutuhkan penggunaan batu bara.
“Kalau mengacu kepada aturan yang ada, baru satu bulanan ini kami mengeluarkan rilis, bahwa Pemerinah Provinsi Jawa Barat masih keterganrungan terhadap batu bara,” tuturnya kepada Jabar Ekspres melalui seluler, Minggu (27/10).
Iwang menyampaikan, ketergantungan pemerintah terhadap batu bara itu, dikhususkan untuk aktivitas alias produksi industri termasuk tekstil, dalam penggunaannya sebagai bahan bakar atau sumber energi.
“Ketergantungan itu masih tertuang pada dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Jabar,” bebernya.
Iwang memaparkan, sisi lain pihaknya menilai positif apabila industri mulai meninggalkan batu bara, tapi sisi lain ini tidak sejalan dengan RUED yang dimiliki Provinsi Jabar.
Hal tersebut dikarenakan penggunaan batu bara, kebutuhannua masih sangat tinggi dalam dokumen kebijakan alias RUED Provinsi Jawa Barat.
“Kalau misalkan ini bisa diadopsi oleh industri lain akan lebih baik, artinya ada sisi komitmen dari pemerintah untuk segera tinggalkan batu bara,” paparnya.
“Seiring dan selaras dengan tujuan pemerintah nasional, untuk segera mengurangi kebutuhan batu bara atau energi fosil dan segera transisi beralih ke energi bersih,” lanjut Iwang.
Melalui informasi yang dihimpun Jabar Ekspres, dalam RUED Provinsi Jawa Barat, untuk konsumsi batu bara diproyeksikan mengalami peningkatan di angka 69,43 juta ton pada 2050 mendatang.
Iwang mengungkapkan, dalam dokumen RUED Provinsi Jabar, diproyeksikan sampai 2060 mendatang, pemerintah masih memiliki ketergantungan terhadap batu bara, yang angka penggunaannya dinilai cukup fantstis.
“Proyeksi ini berpotensi kontradiktif dengan Kebihakan Energi Nasional, yang menargetkan peran batu bara hanya akan 25 persen dalam baruan energi primer,” ungkapnya.
