JABAREKSPRES – Penggunaan QRIS untuk pembayaran Parkir di Kota Bandung menuai pro dan kontrak. Sebab sejak 5 tahun terakhir tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan.
Dinas Perhubungan Kota Bandung sejauh ini telah memiliki mesin parkir yang bertujuan mencegah terjadinya kebocoran pendapatan. Namun, mesin-mesin tersebut tidak difungsikan secara maksimal.
Menanggapi masalah ini, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjajaran (Unpad) Yogi Suprayogi menilai, pembayaran parkir dengan menggunakan QRIS merupakan langkah yang kurang tepat.
Baca Juga:Dishub Kota Bandung Uji Coba QRIS untuk Bayar Parkir, Efektifkah?Mantan Ketua NPCI Jabar Ditahan, Diduga Korupsi Dana Hibah Pemprov Jawa Barat
Meski begitu, kebijakan tersebut terbilang baik dilakukan. Daripada tidak melakukan upaya sama sekali dalam mendongkrak pendapatan restribusi parkir.
“Ya menurut saya sih sah-sah saja mereka merupaya cari inovasi,” kata Yogi ketika dihubungi, Rabu (15/10/2024).
Kendati begitu, Yogi menilai, dalam membuat kebijakan seharusnya, Dishub Kota Bandung berkaca dulu terhadap relugasi yang sudah ada.
Dishub Kota Bandung seharusnya bisa mengoptimalkan mesin parkir yang telah dibeli dariuang rakyat dengan anggaran puluhan miliar. Bukan malah membuat kebijakan baru.
“Kan sudah ada mesin parkir, berapa itu investasinya. Mestinya maksimalkan itu dulu, baru buat kebijakan baru” cetusnya.
Yogi meyayangkan keberadaan mesin parkir yang terpasang tidak dimanfaatkan dengan baik. Bahkan kondisinya banyak yang tidak berfungsi.
Dia mengatakan, untuk pengadaan mesin parkir, Pemkot Bandung mengeluarkan anggaran sebesar Rp 80 miliar. Dengan begitu, seharusnya bisa dimaksimalkan dulu.
Baca Juga:Jurus Farhan Atasi Soal Sampah Kota Bandung, Bigini Katanya!Kader Partai Gerindra Kota Bandung Deklarasi Dukung Farhan-Erwin
Yogi menilai, kebijakan menggunakan QRIS seharusnya melalui kajian terlebih dahulu. Sebab jangan sampai malah menimbulkan masalah baru.
‘’Berbagai masalah yang biasa timbul adalah modus penipuan dengan mengganti barcode,’’ ujar Yogi.
‘’Ini kan sangat rentan diganti oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dan bikin barcode itu sangat gampang,’’ sambung dia.
Selain itu, pembayaran parkir dengan menggunakan QRIS berarti harus menggunakan handphone. Padahal hanya bayar Rp 2.000.
Cari ini menurut Yogi terbilang ribet dan tidak efektif. Karena tidak semua warga Kota Bandung paham menggunkan pembayaran uang digital. Belum lagi kalau tidak ada koneksi internet.
Yogi berpendapat, inovasi yang dilakukan Dishub Kota Bandung tersebut merupakan bentuk keputusasaan dari sejumlah masalah pengelolaan parkir.