JABAR EKSPRES – Menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2024 Polresta Bogor Kota mensiagakan ratusan personel untuk meminimalisir adanya tindak kejahatan di wilayah hukum Kota Bogor.
Upaya itu dilakukan dengan rangkaian kegiatan Operasi Zebra Lodaya yang digawangi jajaran Satlantas Polresta Bogor Kota dengan sistem hunter atau mobilisasi, dan stasioner di seluruh jalan utama maupun jalur alternatif di ‘Kota Hujan’.
Sebanyak 150 personel gabungan TNI/Polri, Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor disiagakan untuk melancarkan operasi tersebut.
BACA JUGA: Sendi-Melli Janji Bangun Pusat Kesenian dan Kebudayaan di Kota Bogor
Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso menuturkan, Operasi Zebra Lodaya ini akan digelar selama dua pekan mulai 14 Oktober hingga 28 Oktober 2024 mendatang.
“Operasi Zebra Lodaya ini rangkaian pertama (Menjelang) pelantikan bapak presiden dan wakil presiden, supaya berjalan aman dan kedua dalam rangkaian pilkada supaya aman dan kondusif,” ungkapnya saat memimpin Apel Gelar Pasukan di Mapolresta Bogor Kota pada Senin, 14 Oktober 2024.
Bismo juga berharap dengan dilaksanakannya operasi tersebut, bisa menekan jumlah pelanggar kendaraan dan mengurangi risiko kecelakaan.
BACA JUGA: Operasi Zebra 2024, Polresta Bandung Sediakan Helm Khusus bagi Pengendara Penyandang Disabilitas
Kepala Satlantas Polresta Bogor Kota, Kompol Ardi Wibowo menambahkan, adapun sasaran prioritas dalam operasi ini, meliputi pengendara roda dua dan empat.
Ia menjabarkan, ada sembilan kategori pelanggaran yang akan dibidik petugas di antaranya, tidak menggunakan helm SNI bagi pengendara dan penumpang sepeda motor.
Kemudian, melawan arus lalu lintas, menggunakan handphone saat berkendara, berkendara di bawah pengaruh alkohol, melebihi batas kecepatan, pengendara yang belum cukup umur.
BACA JUGA: Tips Menghindari Tilang Selama Operasi Zebra Lodaya 2024, Cuma butuh Kemauan dan Sedikit Keyakinan
Selanjutnya, tidak menggunakan sabuk pengaman bagi pengemudi roda empat atau lebih, pengendara sepeda motor yang membawa lebih dari satu penumpang, dan penggunaan knalpot bising atau yang tidak sesuai spesifikasi.
“Kegiatan pelaksanaan ada beberapa prioritas, yang banyak terjadi di masyarakat baik elanggaran terlihat kasat mata maupun tidak kasat mata,” ucap Ardi.
