Jika itu terjadi, Dadan mengingatkan Pemkab Bandung Barat untuk membuat program konkret dan efektif untuk menyelesaikan persoalan sampah. Salah satu yang bisa dilakukan menurutnya ada dengan kolaborasi antara Pemkab Bandung Barat dan masyarakat atau lembaga lingkungan.
“Seyogyanya Pemkab Bandung Barat bisa mengurangi untuk armada angkutnya. Termasuk juga kuota sampahnya. Itu kan harus ada solusi. Jadi Pemkab harus mulai bekerja sama dengan para pegiat lingkungan, organisasi kemasyarakatan yang memang sudah ada di KBB. Terlebih dengan komunitas-komunitas bank sampah,” ujar Dadan.
Lebih lanjut dikatakannya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) KBB harus berinovasi untuk mengurangi sampah yang ada. Karena bagaimana pun jika volume pengiriman sampah dibatasi akan ada penumpukan sampah di sejumlah wilayah khusus di wilayah perkotaan KBB dan tempat lainnya.
“Kolaborasi dengan kelompok-kelompok yang bisa melakukan daur ulang sampah. Sehingga sampah ini bisa diurai tidak hanya sebatas mengandalkan pembuangannya ke TPA Sarimukti. Jadi kalau memanfaat komunitas-komunitas tersebut selain menghasilkan nilai ekonomi tapi juga mendorong produktivitas masyarakat atau lembaga. Tentu ini harus diinisiasi oleh pemerintah,” tuturnya.
Dadan juga menyinggung kurang apresiasinya Pemkab Bandung Barat terhadap kelompok masyarakat yang hingga saat ini melakukan langkah-langkah yang bisa mengurangi sampah baik organik maupun anorganik.
“Mungkin saja saat ini ada kelompok-kelompok yang sudah bekerja tetapi atau belum mendapatkan apresiasi dari pemerintah daerah. Atau mereka memiliki solusi atau beberapa komunitas yang memang memiliki usaha dari daur ulang sampah. Misal dari sampah dibikin batako seperti di Padalarang. Itu kan lebih produktif dan ekonomis,” jelasnya.
Menurutnya dengan pembatasan volume angkut sampah ke TPA Sarimukti, DLH KBB juga sudah harus menggunakan teknologi-teknologi yang bisa mendaur ulang sampah. Namun sebelum itu, ia mendorong Pemkab Bandung Barat untuk memprioritaskan masalah tersebut karena berdampak pada lingkungan.
“Seperti pengadaan mesin insinerator sampah, kalau masalahnya di anggaran kan bisa di lihat apakah persoalan sampah ini prioritas atau tidak dalam persepsi pemerintah daerah. Kalau ini menjadi salah satu prioritas, pasti pemerintah mencari solusinya walaupun relatif mahal itu bisa dianggarkan,” ungkapnya.
