JABAR EKSPRES – Dalam rangka menghadapi pemilihan Wali Kota Banjar tahun 2024, calon nomor urut 4, Bambang Hidayah dan Dani Danial Muhklis, tak luput perhatiannya terhadap kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Dalam situasi di mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banjar mengalami penurunan, perhatian terhadap kesejahteraan pegawai negeri menjadi sangat penting.
Mereka memahami bahwa ASN dan P3K merupakan tulang punggung pelayanan publik yang harus mendapatkan perhatian lebih. Paslon yang diusung enam Parpol ini tengah merumuskan pemulihan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN dan P3K agar masuk dalam skala prioritas utama.
BACA JUGA: Dinilai Mampu Selaraskan Nilai Agama dan Budaya, KGPP Nyatakan Dukungan untuk Pasangan ASIH
“Kami berkomitmen untuk menciptakan program-program yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan finansial, tetapi juga memberikan dukungan moral dan profesional kepada para pegawai,” ujarnya Bambang Hidayah, Selasa (8/10).
Dalam beberapa pernyataan itu, Bambang menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.
“Kami percaya bahwa pegawai yang sejahtera akan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami bertekad untuk memulihkan kembali TPP sebagai penghargaan yang layak bagi ASN dan P3K,” ujarnya.
Sementara itu Dani Danial Muhklis ingin memastikan bahwa setiap pegawai merasa dihargai dan termotivasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan pendekatan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan, ia berharap dapat meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai.
BACA JUGA: Habib Luthfi Doakan Sendi Fardiansyah jadi Wali Kota Bogor: Sing Hasil!
“Dalam rangka mewujudkan komitmen ini, kami akan merancang program yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi ASN dan P3K,” ujar Danial Muhklis.
Selain itu, mereka juga berencana untuk mengadakan forum komunikasi rutin dengan ASN dan P3K, agar suara dan aspirasi pegawai dapat didengar dan ditindaklanjuti. “Kami ingin membuka ruang dialog yang lebih luas, sehingga setiap pegawai pemerintah merasa terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka,” kata Danial.
