“Kemudahan pembayaran secara digital di pasar tradisional perlu diperluas, karena pasar tradisional itu memiliki porsi 70 persen dari total transaksi ritel. Bahkan, secara nasional juga porsinya jauh lebih besar daripada supermarket, minimarket, dan e-commerce. Apalagi jika stok barang tersedia, distribusinya lancer, serta harganya pasti. Itu bisa dimonitor dan diawasi, juga menjadi instrumen untuk mengendalikan tingkat inflasi bahan makanan,” tutur Bima kepada jabar ekspres.
Modernisasi pasar tradisional, menurut Bimo, akan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata dan restribusi parkir. Contohnya, banyak negara yang pasar tradisionalnya juga dikunjungi para wisatawan.
“Seperti di Bangkok, (pasar tradisional) itu dikunjungi wisatawan asing maupun domestik. Jadi, mereka ke pasar bukan hanya sekadar belanja, tapi karena pasarnya bersih dan barangnya lengkap. Itu bisa mendorong peningkatan devisa pariwisata dan pendapatan lainnya,” paparnya.
Baca Juga:Usai TPAS Sarimukti Melebihi Kapasitas, Pemkab Bandung Baru Minta Warga Olah Sampah MandiriDinkes KBB Temukan 130 Kasus HIV/AIDS Periode Januari-Agustus 2024
Hal penting lainnya, lanjut Bimo, adalah terus meningkatkan volume perdagangan di pasar tradisional. Karena di situlah ekonomi rakyat yang dampaknya bergulir kepada petani dan pedagang kecil.
Sementara, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah mengimbau Pemprov DKI jangan lengah, meski sudah mendapat penghargaan banyak pihak. Tata kelola pemerintahan daerah serta BUMD harus berorientasi kepada pelayanan publik Jakarta.
Hal paling utama yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana membuka seluas-luasnya lapangan kerja untuk warga Jakarta dengan beragam inovasi. Karena lapangan pekerjaan yang terbuka juga menjadi faktor penting Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga inflasi.
“Sekali lagi, Jakarta itu memiliki sumber daya manusia yang lebih unggul daripada daerah-daerah lain serta infrastrukturnya lebih lengkap dan maju. Dengan semakin luas lapangan pekerjaan, dampak berikutnya adalah peningkatan daya beli masyarakat tinggi. Pemprov DKI itu harus menciptakan lapangan pekerjaan, biar inflasi terjaga,” urainya.
