JABAR EKSPRES – Tahun 2025 mendatang, sejumlah program strategis bakal mulai dicanangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Di antaranya mulai dari proyek Bandung Rapid Transit (BRT) sampai Jalan Tol Dalam Kota atau Bandung Intra Toll Road (BIUTR).
Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi mengungkapkan, beberapa proyek untuk mengatasi masalah kemacetan tersebut sedikit banyak meruapakan hasil kolaborasi pemerintah. Baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
“Transportasi ini sudah akan dicanangkan, tahun 2025 ini sudah mulai pencanangan untuk BRT. Kemudian BIUTR dengan PUPR sudah dilakukan. Saya pikir ini merupakan bagian untuk mengatasi masalah kemacetan,” ungkap Asep kepada Jabar Ekspres, belum lama ini.
BACA JUGA: Polres Banjar Bentuk Tim Khusus untuk Pengamanan Masa Kampanye Pilkada Serentak 2024
Dia menambahkan, ternyata untuk menjawab masalah transportasi publik, tidak bisa hanya sekadar mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perlu dan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah serta pusat.
“Menurut hemat kami ini memang tidak hanya dilakukan oleh APBD Kota Bandung. Kita harus kolaborasi dengan pemerintah provinsi jabar dan pusat,” tambahnya.
Sementara di samping perbaikan kualitas transportasi publik, menurutnya yang tidak kalah penting adalah pemerintah mampu menekan angka kemiskinan. Contohnya melalui pengerjaan padat karya.
BACA JUGA: 119.975 Pemilih Masuk Kategori Disabilitas, KPU Jabar akan Siapkan TPS Khusus di Pilkada Serentak
Hal tersebut dinilai dapat menunjang laju ekonomi di Kota Bandung, tatkala transportasi penghubung antara wilayah sudah terkoneksi. Bukan tidak mungkin, laju ekonomi bakal lebih alami kenaikan secara signifikan.
“Selain itu, tingkat kemiskinan harus ditekan dengan padat karya. Supaya uang turut berputar di masyarakat dan muncul pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung,” tandasnya.
Sebelumnya, perencanaan jangka panjang mesti secara matang dilakukan pemkot. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Cecep Darmawan, menilai bahwa kurangnya antisipasi dari pemkot bakal berdampak signifikan.
BACA JUGA: Tahanan Titipan Kejaksaan Meninggal di Lapas Banjar
“Ini di Kota Bandung, diciptakan sebagai kota hunian untuk istirahat bukan untuk banyak orang. Tapi sekarang jadi kota bisnis hingga pendidikan. Hingga akibatnya pemerintah tidak banyak mengantisipasi,” kata Guru Besar yang sekaligus pengamat pendidikan itu.
