JABAR EKSPRES – Sekolah rintisan di Kota Bandung baru-baru ini menjadi sorotan publik. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berkomitmen memberikan akses pelayanan pendidikan yang optimal.
Termasuk berupaya agar seluruh siswa bisa belajar dengan baik dan nyaman. Hal tersebut saat ini tengah diupayakan Dinas Pendidikan Kota Bandung terhadap para siswa SMPN 60 Kota Bandung.
Pasalnya, sekolah tersebut belum lama ini jadi sorotan publik lantaran melakukan kegiatan belajar mengajar secara outdoor. Hal tersebut dikarenakan kurangnya ruang kelas belajar. Bahkan sampai harus menumpang di gedung sekolah dasar.
BACA JUGA: Upaya Pemkab Bandung Barat Cegah Pekerja Migran Ilegal
Adapun menurut Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Tantan Syurya Santana. SMPN 60 yang merupakan sekolah filial, sementara ini memang masih menggunakan gedung SDN 192 Ciburuy.
Dia menjelaskan, sistem pembelajaran dilaksanakan setelah KBM SDN Ciburuy selesai. Ada sebanyak 9 rombongan belajar (Rombel) sementara ruang kelas yang tersedia hanya 7 kelas. Konsekuensinya dua kelas harus belajar di luar kelas atau moving class.
“Tahun anggaran 2025 Disdik sudah merencanakan anggaran untuk pembelian lahan dan pembiayaan DED. Jika ada lahan milik Pemkot Bandung akan lebih baik,” kata Tantan saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.
‘Jadi kami tidak usah membeli lahan, dan akan memohon ke Pemkot Bandung untuk pembangunan SMPN 60 di atas lahan tersebut,” imbuhnya.
Ia mengungkapkan, animo masyarakat bersekolah di SMPN 60 masih cukup tinggi. Namun pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 di SMPN 60 hanya menerima dua rombel atau dibatasi sebanyak 69 siswa.
Tantan memastikan, Dinas Pendidikan Kota Bandung terus berupaya memberikan pelayanan pendidikan termasuk aksesibilitas sarana dan prasarana.
Kota Bandung masih memiliki blankspot atau wilayah yang tidak memiliki SMP negeri, sehingga dibentuklah sekolah filial termasuk SMPN 60 agar masyarakat setempat bisa mendapat akses pendidikan di sekolah negeri.
“Mudah-mudahan dengan sekolah filial ini hadir untuk memperluas akses pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Secara bertahap sambil menunggu pembebasan lahan dan bangunan baru yang lebih memadai,” pungkasnya.
