JABAR EKSPRES, BANDUNG – Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (Bawaslu Jabar), mengaku pihaknya telah menemukan adanya dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara atau ASN di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jabar Syaiful Bachri mengatakan, selama sepekan masa kampanye ini, pihaknya telah menerima 4 aduan atau laporan dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN.
“Selama sepekan berjalannya tahapan kampanye Pilkada Serentak 2024, ada beberapa potensi pelanggaran yang dilaporkan. Yakni tiga dugaan pelanggaran ASN di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Indramayu, dan satu dugaan pelanggaran oleh kepala desa di Indramayu,” ucapnya, Kamis (3/10).
Namun berkaitan dengan hal itu, Syaiful mengungkapkan bahwa pihaknya hingga saat ini masih mendalami dugaan tersebut yang disampakan melalui sebuah laporan.
BACA JUGA:Komisi II Kuliti Perumda PPJ Kota Bogor di Raker Perdana
“Tapi nanti ketika sudah formil, materil (dugaan laporan tersebut) kami akan naikkan statusnya ke klarifikasi. Jadi kami punya waktu 3 hari plus 2 hari untuk menentukan karena ini berkaitan dengan ASN dan kepala desa,” katanya.
Selain 4 ASN di masa kampanye, Syaiful menyebut dugaan pelanggaran serupa juga sempat ditemukan oleh pihaknya pada saat sebelum proses penetapan calon.
Dalam temuan ini, Ia mengatakan ada 8 ASN yang diduga melakukan pelanggaran netralitas. “Ini sudah kita lanjutkan ada yang ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara), dan ada juga yang ke BKN (Badan Kepegawaian Negara),” katanya.
Maka dengan adanya hal ini, Syaiful menuturkan bahwa Bawaslu Jabar akan terus melakukan pengawasan, dari berbagai dugaan pelanggaran Pilkada Serentak 2024 khusunya yang dilakuan oleh ASN.
BACA JUGA:Bom AS Sisa Perang Dunia II Meledak di Bandara Jepang, 87 Penerbangan Dibatalkan
Selain itu, ia juga mengimbau kepada seluruh pasangan calon yang berlaga di Pilkada Serentak 2024, untuk tetap berkampanye secara aman dan kondusif serta mengikuti aturan yang berlaku.
“Ini penting, jadikan ajang momentum terbaik ini untuk melihat program visi dan misi pasangan calon, sehingga bisa mendukung kampanye berjalan baik dan masyarakat mengikuti dan terus berpartisipasi untuk di hari H dalam memilih pemimpin terbaik,” pungkasnya.
