BANDUNG – Menjelang peralihan kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) 2024, berbagai pihak menyerukan pentingnya menjaga kondusifitas di seluruh Indonesia.
Disatu sisi dapat dipastikan pihak kepolisian dan instansi terkait telah meningkatkan koordinasi untuk memastikan keamanan selama periode transisi ini.
Belum lama ini Kapolri Jendra Polisi Listiyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa pihaknya akan memantau potensi gangguan yang mungkin muncul akibat perbedaan pandangan politik itu.
Menurutnya menjaga kondusifitas negara sangat penting. Agar keberlangsungan pembangunan tetap berjalan.
Untuk itu, pihak Kepolisian bersama TNI berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kami meminta semua pihak untuk menjaga suasana damai,” ujarnya.
“Kita harus ingat bahwa peralihan kepemimpinan adalah bagian dari demokrasi. Mari kita hormati proses ini dan menghindari provokasi yang bisa memicu ketegangan,” kata Didi.
Di tengah ketegangan politik, penyebaran informasi negatif dan hoaks menjadi perhatian utama. Para ahli mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi.
“Penting untuk memverifikasi kebenaran informasi sebelum dibagikan. Kita semua bertanggung jawab untuk menjaga kedamaian,” tambahnya.
Tokoh masyarakat Jawa Barat yang juga tokoh dari Paguyuban Pasundan Profesor Didi Turmudzi mengatakan, masyarakat untuk bersatu dan mengedepankan dialog yang konstruktif dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat.
Menurutnya, kondusifitas akan tercipta berkat peran masyarakat. Menjelang Pilkada atau masa peralihan kepemimpinan ini harus dijaga keamanannya.
Sementara itu, menjelang Pilkada 2024, KPU telah menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan proses pemilihan berlangsung lancar dan aman.
Ketua KPU Ummi Wahyuni belum lama ini mengatakan, pelaksanaan Pilkada di Jawa Barat sangat dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat untuk memilih pemimpin daerah.
Namun dalam pelaksanaannya harus tetap mengedepankan kondusifitas agar pelaksanaan dapat berjalan dengan damai dan lancar.
Berdasarkan kesepakatan, Paslon Kepala Daerah baik di Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Barat semuannya sudah sepakat untuk melaksanakan kampanye dengan damai.
“Mari kita jadikan Pilkada sebagai ajang demokrasi yang berkualitas dan damai,” ujarnya.
Meski begitu, KPU bersama Badan Pengawas Pemilu tentunya berkewajiban untuk terus memonitoring setiap tahapan pelaksanaan pemilu sampai tuntas dan sukses.
