Alih-alih membangun taman dan kolam renang, ujar Djoko misalnya, CSR dapat dialihkan untuk membangun infrastruktur transportasi di daerah.
“Sebagai contoh, pengadaan bus di daerah pertambangan, sehingga masyarakat sekitar terbantu transportasinya,” ujarnya.
Djoko menuturkan, melalui pengamatannya, sejauh ini, arah kebijakan transportasi umum rezim selanjutnya belum jelas.
Baca Juga:Meriahkan Hari Pelanggan Nasional, PNM kirim Produk Nasabah Bermekaran di Negeri SakuraPertahankan Pangan Nasional, IPB University Kembangkan Teknologi Budidaya Padi Cerdas Iklim
“Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka belum pernah membicarakan isu-isu transportasi,” tuturnya.
Djoko menambahkan, transportasi tak hanya jadi tanggungjawab satu kementerian, tetapi perlu didukung kementerian-kementerian lain.
Menurutnya, selama ini, pembangunan transportasi publik di daerah, misalnya, kurang mendapat perhatian dari banyak pemerintah daerah.
“Koordinasi antara Kemenhub dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga masih minim,” imbuh Djoko.
“Padahal, pemerintah daerah bisa didorong jika Kemendagri ikut andil dan mengawasi kinerja pembangunan transportasi,” pungkasnya. (Bas)