BACA JUGA:Keunggulan Kerajinan Tangan di Kampung Jelujur Margajaya Bogor jadi Tujuan Wisata Berbasis Pelatihan
Djoko berharap, Tanggung Jawab Lingkungan Sosial oleh Badan Usaha Milik Negara (TJLS BUMN) dan tanggungjawab sosial (CSR) perusahaan swasta dapat tepat sasaran.
Alih-alih membangun taman dan kolam renang, ujar Djoko misalnya, CSR dapat dialihkan untuk membangun infrastruktur transportasi di daerah.
“Sebagai contoh, pengadaan bus di daerah pertambangan, sehingga masyarakat sekitar terbantu transportasinya,” ujarnya.
Djoko menuturkan, melalui pengamatannya, sejauh ini, arah kebijakan transportasi umum rezim selanjutnya belum jelas.
“Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka belum pernah membicarakan isu-isu transportasi,” tuturnya.
Djoko menyampaikan, walaupun sudah dijanjikan saat kampanye lalu. Belum terlihat pembangunan atau pembenahan transportasi umum.
BACA JUGA:Terdeteksi Penyakit, Barantin Musnahkan 1,5 Ton Bibit Tanaman Hias Asal Belanda
“Jadi, mereka harus punya menteri yang berkualitas, menteri yang benar-benar punya visi-misi untuk mengembangkan transportasi dengan target-target,” bebernya.
Djoko menambahkan, transportasi tak hanya jadi tanggungjawab satu kementerian, tetapi perlu didukung kementerian-kementerian lain.
Menurutnya, selama ini, pembangunan transportasi publik di daerah, misalnya, kurang mendapat perhatian dari banyak pemerintah daerah.
“Koordinasi antara Kemenhub dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga masih minim,” imbuh Djoko.
“Padahal, pemerintah daerah bisa didorong jika Kemendagri ikut andil dan mengawasi kinerja pembangunan transportasi,” pungkasnya. (Bas)
