JABAR EKSPRES – Ketua Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bandung Barat (KBB) Syamsul Maarif mempertanyakan dukungan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partai berlambang Ka’bah Bandung Barat terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati Edi Rusyandi-Unjang Asari.
Pasalnya, dukungan yang diberikan DPC PPP terhadap paslon Edi-Unjang tersebut tanpa melalui prosedur partai. Salah satunya, menurut Syamsul tidak digelarnya Msuyawarah Kerja Cabang atau Mukercab.
“Memberikan dukungan tanpa melalui mukercab partai. Justru yang struktural itu mendukung pasangan EDUN dan itu banyak teman-teman kader PPP yang memprotes, kecewa karena dukungan politik kok tiba-tiba. Mestinya menempuh mekanisme. Dalam AD ART P3 itu ada yang disebut Musyawarah Kerja Cabang,” kata Syamsul kepada wartawan, Minggu (1/9/2024).
BACA JUGA: KPU Kota Bandung Pastikan Semua Bapaslon Ikuti Pemeriksaan Kesehatan
Ia mengatakan, melalui mekanisme itu DPC PPP harus mengundang seluruh kader partai mulai dari majelis, pengurus harian, dan pengurus anak cabang. Mereka nantinya dimintai pandangan masing-masing untuk menentukan langkah dukungan terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati yang maju pada Pilkada Serentak 2024 di KBB.
“Nah itu tidak ditempuh, sehingga terjadi gejolak di internal PPP,” tegasnya.
Disinggung dukungan terhadap pasangan Hengky Kurniawan dan Ade Sudrajat, Syamsul menegaskan, tak hanya dirinya sendiri. Kader PPP lainnya pun turut mendukung pasangan HADE.
“Tadinya hanya saya sendiri, tapi ketika saya mendeklarasikan diri di pasangan HADE, rupanya rame-rame ikutan yang lain,” jelasnya.
BACA JUGA: BPIP Gaungkan Pancasila di atas Geladak KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992
Dalam waktu dekat, lanjut Syamsul, pihaknya akan segera melakukan rapat internal dengan pengurus anak cabang partai berlambang Ka’bah. Ia sendiri tidak mempersoalkan ancaman sanksi yang disampaikan DPC.
“Kalau beda pilihan gak akan ada sanksi pemecatan atau apalah, kecuali kalau kader PPP yang mencalonkan sebagai Bupati, pengurusnya, kader-kadernya ada yang tidak mendukung. Itu baru kenaa sanksi,” tukas Syamsul.
Ia juga mengatakan bahwa jika DPC menjatuhkan sanksi justru akan membawa preseden buruk. Lagi pula, kata Syamsul, yang mendukung HADE jumlahnya lebih banyak. Kalau pun semuanya dipecat, justru PPP menurut dia akan semakin terpuruk.
