“Koalisi bukanlah hal yang otomatis setelah pengusungan kandidat. Kami harus mempertimbangkan banyak faktor sebelum membuat keputusan akhir,” lanjutnya.
Selain itu, Wanhay juga menyoroti keputusan mengenai koalisi dan pengusungan calon adalah wewenang DPP Partai Golkar, bukan KIM.
“Arahan terkait keputusan ini berasal dari DPP Partai Golkar, bukan dari KIM, yang merupakan lembaga dengan banyak kepentingan di dalam partai. Kami akan mengikuti arahan dari pimpinan tertinggi kami,” jelasnya.
BACA JUGA: Milestone Sejarah Inklusi Keuangan di Indonesia, Jumlah AgenBRILink Tembus 1 Juta
Sebagai tambahan, Wanhay menjelaskan bahwa PDIP, PKB, dan PPP masing-masing memiliki pertimbangan sendiri dalam menilai Jaro Ade.
“Setiap partai politik tentu memiliki kriteria dan proses evaluasi yang berbeda. PDIP sudah melakukan penilaian awal, dan keputusan akhir dari Partai Golkar akan mempengaruhi arah politik yang akan diambil,” katanya.
Situasi politik ini mencerminkan dinamika dalam pemilihan mendatang, di mana partai-partai politik berusaha memetakan strategi terbaik untuk meraih kemenangan.
Wanhay berharap bahwa keputusan yang diambil akan memperkuat posisi politik Partai Golkar dan mendukung stabilitas koalisi yang solid.
Ia juga menegaskan pentingnya kesepakatan dan keputusan dari DPP Partai Golkar sebagai landasan untuk melangkah maju.
BACA JUGA: Cek Hasil Playoff Leg Pertama: Chelsea Raih Kemenangan Perdana untuk Musim Ini
“Kami akan memastikan ini bahwa setiap keputusan yang diambil adalah hasil dari pertimbangan matang dan sesuai dengan kepentingan jangka panjang Partai Golkar. Kami berharap dapat segera memberikan informasi lebih lanjut setelah keputusan diambil,” tutupnya.
Sementara itu, Calon Bupati Bogor Jaro Ade mengatakan, terkait pengusungan PDIP berpasangan dengan Musyafaur Rahman, dirinya menyerahkan sepenuhnya ke DPP.
“Kita serahkan aja sepenuhnya ke DPP Partai Golkar,” tutupnya.
