JABAR EKSPRES – Koordinator Koalisi lima serikat pekerja Kabupaten Bandung Barat (KBB), Dede Rahmat meminta dewan pengupahan untuk segera melakukan survey lapangan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Menurutnya, survey KHL ini harus dilakukan secara matang dan melibatkan semua pemangku kepentingan sehingga nantinya tidak menimbulkan gejolak.
“Agustus sampai November 2024 sudah mulai rentan, dan Oktober itu buruh sudah mulai melakukan agenda tahunan yaitu aksi. Sementara ini juga menjelang Pilkada, jadi kami meminta dewan pengupahan untuk segera bekerja,” ujar Dede Rahmat saat ditemui, Kamis (15/8/2024).
Selain mempercepat KHL, Dede juga mendorong dewan pengupahan untuk segera membahas UMK Bandung Barat tahun 2025. Pasalnya, dewan pengupahan di KBB sampai saat ini belum kerja.
“Untuk saat ini kan belum, nah berapa yang harus kita tuntut karena kan dewan pengupahan belum bekerja. Tuntutan itu akan keluar setelah Dewan Pengupahan selesai melakukan survei,” tambahnya.
Masih kata Dede, pihaknya pun mengingatkan momen pembahasan UMK 2025 tersebut jangan sampai ditumpangi oleh kepentingan politis. Oleh karena itu, hal tersebut diantisipasi dari saat ini.
“Dan kita tidak mau aksi buruh dalam penetapan upah ditumpangi dengan politik. Nah kita harus antisipasi hal ini mulai dari pemerintahnya sendiri,” katanya.
Ia menambahkan, di bulan Agustus 2024 ini buruh di Jawa Barat mendapatkan kado terindah berupa gugatan Apindo yang ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).
“Artinya ini ada harapan bagi buruh untuk dapat menuntut kembali pemberlakuan upah pekerja di atas satu tahun. Karena kalo berbicara umk itu kan sudah diatur melalui regulasi,” jelasnya.
Ia pun berharap, pembahasan UMK Bandung Barat segera dilakukan lantaran tahun ini merupakan agenda Pilkada serentak termasuk Kabupaten Bandung Barat.
“Kami mendorong percepatan pembahasan kepada Dewan Pengupahan. Jangan sampai berleha-leha, jangan sampai gelombang aksi terus-terusan berjalan karena bertepatan dengan Pilkada,” tandasnya. (Wit)