JABAR EKSPRES, BANDUNG – Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya turut merespon terkait tujuh perguruan tinggi di Jabar Banten yang terancam tutup. Pihaknya sependapat karena demi kepentingan kualitas pendidikan maupun lulusan.
Pria yang akrab dipanggil Gus Ahad itu menguraikan, urusan Perguruan Tinggi sebenarnya kewenangannya ada di tingkat pusat. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) atau kalau legislatif ada di bawah Komisi X DPR RI.
Tapi dari kacamata pendidikan secara umum, hal tersebut butuh perhatian semua pihak. Secara pribadi pihaknya juga sependapat dengan sanksi penutupan itu jika memang perguruan tinggi tidak memenuhi akreditasi. “Kami setuju (Penutupan.red). Ini demi jaga kualitas Perguruan Tinggi. Akreditasi penting,” terangnya, Rabu (14/8).
BACA JUGA:Soal Groundbreaking TPPAS Legok Nangka, Bey: Dipastikan sebelum Jokowi dan Ma’ruf Amin Berakhir!
Gus Ahad menjabarkan, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) memang memiliki peran untuk menjaga kualitas atau mutu pendidikan khususnya perguruan tinggi di wilayah masing-masing.
Salah satu upayanya adalah akreditasi bagi kampus atau perguruan tinggi. Akreditasi itu penting bagi perguruan tinggi. Sehingga LLDIKTI ataupun dalam hal ini Kemendikbudristek perlu bersikap tegas. “Itu juga dalam rangka menjaga output atau mahasiswa yang dihasilkan bisa memenuhi standar mutu,” cetusnya.
Menurut Gus Ahad, akreditasi itu akan berbahaya jika dicari celahnya. Misalnya kampus melakukan kongkalikong sehingga tetap menghasilkan lulusan padahal belum memenuhi syarat akreditasi.
BACA JUGA:Penemuan Mayat Perempuan di Kamar Mess dengan Bau Busuk Gegerkan Warga Cimahi Tengah
Dampaknya, kapasitas lulusan yang dihasilkan juga meragukan. “Lulusan kan nanti masuk dunia kerja, bahaya jika tidak ada standar mutu. Misal perawat lulus tapi ternyata tidak ada kemampuan sesuai standar. Atau lulusan enggineering tapi belum paham apa-apa,” cetusnya.
Gus Ahad juga mendorong bahwa data perguruan tinggi yang dimaksud bisa dibuka saja ke publik. Agar bisa menjadi pencermatan bagi orang tua atau calon mahasiswa.
Namun demikian, Gus Ahad juga menekankan kebijakan itu jangan sampai merugikan warga. Misalnya terkati para mahasiswa yang telah mendaftar atau kuliah di perguruan tinggi yang terancam tutup itu.
