JABAR EKSPRES – Perkembangan perekonomian sampai dengan 31 Juli 2024, ekonomi global masih dibayangi ketidakpastian. Geopolitik masih menjadi faktor risiko terbesar antara lain meningkatnya konflik dan friksi antarnegara (perang di Ukraina, krisis Timur Tengah yang bertambah dengan keterlibatan Iran, dan eskalasi trade war antara AS dan Tiongkok). Selain itu, dinamika pasar keuangan (volatilitas nilai tukar dan yield), dan lemahnya prospek pertumbuhan global.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Umum DJPb Jabar, Giri Susilo dalam keterangan resmi terkait Kinerja APBN regional Jawa Barat periode sampai dengan 31 Juli 2024.
Dia mengatakan, Inflasi domestik di wilayah Jawa Barat bulan Juli terkendali, sebesar 2,25 persen (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,83.
Baca Juga:RAKOR TPIP – TPID SE- PULAU JAWA, Herman Suryatman Ungkap Tantangan Serius Pertanian JabarBey Machmudin Kukuhkan 52 Paskibraka Jabar 2024
“Kinerja ekonomi Jawa Barat triwulan II 2024 tumbuh positif sebesar 4,95 persen (yoy), dengan PDRB ADHB sebesar Rp706,48 triliun dan ADHK sebesar Rp436,95 triliun. NTP dan NTUP Jawa Barat naik akibat ksemua subsektor alami kenaikan. NTP bulan Juli sebesar 110,92 sementara NTN sebesar 112,98,” imbuhnya.
Perkembangan APBN sampai 31 Juli 2024
APBN Kembali mencatatkan surplus sebesar Rp17,34 triliun dengan total pendapatan sampai dengan 31 Juli 2024 mencapai Rp87,00 triliun (53,14 persen). Sementara total belanja mencapai Rp69,67 triliun (55t Negara tumbuh 9,28 persen (yoy).
Kinerja Belanja Pemerintah Pusat mengalami pertumbuhan sebesar 22,85 persen atau senilai Rp5,11 triliun, pertumbuhan terjadi pada semua jenis belanja kecuali belanja bantuan sosial, pertumbuhan terbesar pada Belanja Barang sebesar 34,71 persen atau senilai 2,99 triliun.
Anggaran Prioritas tahun 2024 tetap dijaga dalam rangka mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas SDM, serta merespons dinamika kesehatan dan ketahanan pangan.
Kontribusi fiskal APBN untuk pembangunan Jawa Barat s.d. Juli 2024 untuk realisasi belanja infrastruktur mencapai Rp2,87 triliun (37,79 persen), pendidikan Rp2,95 triliun (43,22 persen), kesehatan Rp1.43 triliun (44,89 persen), dan ketahanan pangan Rp1,77 triliun (46,10 persen).